Loading...
INDONESIA
Penulis: Endang Saputra 16:41 WIB | Selasa, 07 Februari 2017

Petinggi Demokrat Sebut Demo di Kediaman SBY Tak Elok

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Nurhayati Ali Assegaf.(Foto: Dok.satuharapan.com/Dedy Istanto)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, mengatakan perlakuan terhadap Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhyono (SBY) dengan mendemo kediamannya bentuk tindakan yang tidak elok.

Ia khawatir bila seorang mantan pejabat presiden diperlakukan dengan didemo di kediaman pribadinya tanpa pengamanan membuktikan pemerintah lalai memberikan rasa aman.

“Ini tidak elok. Kalau Pak SBY saja mendapat perlakuan seperti itu, bagaimana dengan rakyat biasa," kata Nurhayati Ali Assegaf ‎ di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Selasa (7/2).

Menurutnya sebagian publik pun gelisah ketika mantan presiden yang menjabat 10 tahun pemerintahan mendapat perlakuan yang tidak elok.

“Apalagi rakyat biasa. Padahal jelas di UU tidak boleh ada demo di rumah pribadi,”kata dia.

Anggota Komisi I DPR itu berharap pemerintah serius melakukan penegakan hukum. Khususnya ketika adanya peristiwa dan fakta, yakni adanya kendaraan yang tertinggal mengangkut makanan.

“Mobilnya siapa itu, harus diusut tuntas. Ini bukan masalah rumah pribadi siapa, tapi ini rumah pribadi presiden RI keenam," kata dia.

Partai Demokrat akan meminta  polisi usut dalang demonstran di kediaman SBY.

“Harus diusut tuntas,” kata dia.

Menurutnya aksi unjuk rasa mesti mendapat izin dari pihak kepolisian. Selain itu, UU mengatur rumah pribadi seorang mantan pejabat presiden dilarang menjadi tempat unjuk rasa.

“Nah ketika aturan tersebut dilanggar, maka mesti ada penegakan hukum. Apalagi ini rumah mantan pejabat presiden," kata dia.

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) ini mengaku  telah mengkonfirmasi ke pihak Panglima TNI perihal ada tidaknya pasukan pengawal presiden (Paspampres). Mestinya TNI berkoordinasi dengan Polri. Tidak adanya koordinasi menjadi pertanyaan.

“Nah ini ada apa?,” katanya.

Paspampres, kata dia, melekat dengan mantan pejabat presiden. “Ketika tidak melekat, maka ada sesuatu. Oleh sebab itu perlu diusut tuntas agar pula publik tidak bertanya-tanya,” kata dia.

Editor : Eben E. Siadari


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home