Pidato Jokowi Dinilai Terlalu Singkat, Hanya 68 Paragraf

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pidato Presiden Joko Widodo dalam penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 di DPR hari ini (16/8) dinilai sangat singkat.

Berdasarkan perhitungan satuharapan.com atas teks tertulis pidato tersebut, panjangnya hanya 68 paragraf..

Tentang singkatnya pidato tersebut, juga diamati oleh Pengamat Ekonomi, Hendri Saparini.

"Sangat-sangat singkat, tahu-tahu sudah selesai," kata Hendri Saparini dalam talk show di Metro TV.

Berdasarkan pidato tertulis tersebut, Presiden Joko Widodo antara lain menyampaikan sejumlah angka yang dipakai sebagai asumsi dalam penyusunan RAPBN 2017 serta sejumlah besaran yang menggambarkan postur RAPBN 2017.

Di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen,  laju inflasi tahun 2017 diperkirakan berada pada kisaran 4,0 persen, nilai tukar rupiah yang diperkirakan sebesar Rp 13.300 per dolar Amerika Serikat

Selanjutnya, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, dalam tahun 2017 diasumsikan berada pada tingkat 5,3 persen, sedangkan asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 45 dolar Amerika Serikat per barel.

Disebutkan pula bahwa  volume minyak dan gas bumi yang siap dijual selama tahun 2017 diperkirakan mencapai setara 1,91 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 780 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,15 juta barel setara minyak per hari.

Dengan asumsi tersebut, maka  pendapatan negara dalam RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp 1.737,6 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.495,9 triliun.

Selanjutnya, menurut Jokowi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2017, meskipun menghadapi tantangan yang cukup berat dengan masih rendahnya harga beberapa komoditas pertambangan seperti minyak bumi dan batubara, ditargetkan sebesar Rp 240,4 triliun.

Sementara itu, belanja negara dalam RAPBN tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp 2.070,5 triliun, yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.310,4 triliun, dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 760 triliun.

Dengan berbagai agenda dan sasaran pembangunan yang saya sampaikan tadi, menurut Jokowi, kebijakan fiskal dalam tahun 2017 masih bersifat ekspansif yang terarah untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan defisit anggaran RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp 332,8 triliun atau 2,41 persen dari PDB.

Menurut Hendri Saparini, singkatnya pidato Jokowi menyebabkan sulit melihat apa yang menjadi prioritas pemerintah pada 2017. "Pidatonya sangat-sangat singkat. Biasanya apa prioritas, berapa alokasi anggaran, ini sama sekali tidak ada. Kita tidak diberikan gambaran yang lebih jelas," kata Hendri Saparini.

"Jadi kita nggak ngerti. Tadi disebutkan sih untuk (sektor) pangan, kreatif, tetapi tidak diberikan gambaran yang jelas. Padahal ini APBN kedua miliknya Pak Jokowi. Seharusnya menunjukkan apa misi presiden yang akan ditunjukkan oleh RAPBN 2017," kata dia.

Editor : Eben E. Siadari