PM Rumania Cabut Dekret Dekriminalisasi Korupsi

Massa menggelar unjuk rasa di depan gedung pemerintahan di Bukares untuk menentang dekret terkait korupsi, 4 Februari 2017. Perdana Menteri Rumania mengatakan pemerintah akan menarik dekret terkait korupsi yang memicu unjuk rasa besar sejak tumbangnya ditaktor Nicolae Ceausescu pada 1989. Daniel Mihailescu/AFP

Polisi antihuru-hara Rumania berjaga saat massa penentang dekret pengampunan korupsi politikus melakukan aksi di depan gedung pemerintahan di Bukares, 1 Februari 2017. Sedikitnya 200.000 orang turun ke jalanan Rumania untuk memprotes kebijakan pemerintah tersebut, demo terbesar sejak kejatuhan komunis pada 1989, lapor media. Daniel Mihailescu/AFP

Seorang pria memakai topeng Guy Fawkes dengan warna bendera Rumania terlihat di dalam demonstrasi di depan markas pemerintah untuk memprotes dekret kontroversial untuk memberi amnesti politikus korup dan mendekriminalisasi pelanggaran lain di Bukares, 2 Februari 2017. Rumania berdemo dengan massa besar terhadap dekret pemerintah tersebut yang ditakutkan banyak pihak akan merusak perang mereka terhadap fenomena berbahaya yang telah lama merundung negara UE itu, yaitu korupsi. AFP PHOTO/Daniel Mihailescu

BUKARES, SATUHARAPAN.COM - Perdana Menteri Rumania pada hari Sabtu (4/2), mengatakan pemerintah menjadwalkan mencabut dekret tentang korupsi yang telah memicu protes terbesar sejak jatuhnya diktator Nicolae Ceausescu pada 1989.

Minggu (5/2), PM Sorin Grindeanu dalam jumpa pers mengatakan menjadwalkan menggelar pertemuan pemerintah untuk mencabut dekret ini, “Saya tidak ingin memecah belah Rumania. Negara ini tidak bisa terbelah dua.”

Dekret yang disahkan pada Selasa dan dijadwalkan akan diberlakukan pada 10 Februari itu menyebutkan bahwa tindak kejahatan menyalahgunakan kekuasaan hanya akan dihukum penjara jika melibatkan jumlah uang lebih dari 200.000 lei (sekitar Rp636,3 juta).

Pemerintah sayap kiri, yang memimpin hampir sebulan, juga menginginkan dekret terpisah untuk membebaskan sekitar 2.500 orang yang menjalani hukuman penjara kurang dari lima tahun. Dekret tersebut memicu protes selama lima hari, termasuk protes nasional pada Rabu malam yang diikuti 300.000 orang, yang terbesar sejak penggulingan Ceausescu dan sistem komunis pada 1989.

Grindeanu mengatakan langkah tersebut menyejajarkan hukuman pidana dengan konstitusi dan mengurangi kepadatan narapidana di penjara. Namun, para kritikus menilai tujuan utama dekret itu adalah membebaskan ribuan pejabat dan politikus yang terjerat hukum akibat gerakan antikorupsi dalam beberapa tahun terakhir, yang banyak di antaranya berasal dari partai Sosial Demokrat (PSD) naungan Grindeanu. (AFP)

Editor : Sotyati