Presiden Lebanon Serukan Proklamasi Negara Sekuler

BEIRUT, SATUHARAPAN.COM-Presiden Lebanon, Michel Aoun, menyerukan pada hari Minggu (30/8) untuk proklamasi "negara sekuler" dalam pidato yang disiarkan televisi untuk menandai seratus tahun negara Lebanon yang akan datang.

"Saya menyerukan proklamasi Lebanon sebagai negara sekuler," kata Aoun dalam pidatonya setelah ledakan besar di pelabuhan Beirut pada awal Agustus dan berbulan-bulan krisis ekonomi yang mendalam di negara itu.

Dia mengatakan bahwa negara seperti itu adalah satu-satunya cara "untuk melindungi dan melestarikan pluralisme" dan menciptakan persatuan yang nyata.

"Pemuda Lebanon menyerukan perubahan... untuk mereka dan untuk masa depan mereka," kata presiden berusia 85 tahun itu, yang telah lama dituduh oleh pengunjuk rasa tidak berhubungan dengan pemuda negara itu.

"Saya katakan ya, waktunya telah tiba," tambahnya. "Ada kebutuhan untuk mengembangkan, memodifikasi, mengubah sistem."

Aoun berbicara sehari sebelum Lebanon menandai seratus tahun sejak otoritas mandat Prancis mendeklarasikan negara Lebanon Besar.

Hizbullah dan Proposal Prancis

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, akan mendarat di negara itu pada hari Senin (31/8) pada kunjungan keduanya dalam beberapa pekan untuk menegaskan perlunya reformasi setelah ledakan pelabuhan mematikan yang menewaskan sedikitnya 188 orang dan melukai ribuan lainnya.

Aoun mengatakan dia akan menyerukan dialog termasuk otoritas agama dan pemimpin politik untuk mencapai "formula yang diterima oleh semua orang dan yang akan diwujudkan dalam amandemen konstitusi yang sesuai".

Macron pada hari Jumat (28/8) berbicara tentang "kendala sistem pengakuan" dalam politik negara yang menghambat reformasi.

Hassan Nasrallah, pemimpoin kelompok Hizbullah, sekutu Gerakan Patriotik Bebas Aoun, hari Minggu pagi mengatakan gerakan Syiahnya "terbuka" terhadap proposal Prancis untuk pakta politik baru untuk Lebanon selama ada konsensus nasional.

Aoun akan menerima perwakilan dari blok parlemen dan anggota parlemen independen pada hari Senin untuk memulai konsultasi menuju penunjukan perdana menteri baru setelah pemerintah mengundurkan diri menyusul ledakan Beirut. (AFP)

Editor : Sabar Subekti