Purba: Penghentian e-KTP, 300 Pendaftar Belum Terima Fisik Kartu

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Penghentian e-KTP berdasarkan instruksi Kementerian Dalam Negeri menyisakan pertanyaan bagi Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Purba Hutapea, berkaitan dengan data hasil pendaftaran e-KTP. "Kurang lebih 300.000 penduduk yang merekam e-KTP sejak 2011 belum menerima fisik kartu elektronik itu. Itu menjadi kendala," kata Purba Hutapea di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/12).

Tercatat tujuh juta warga Jakarta yang diwajibkan menyerahkan data e-KTP. Dari jumlah itu, yang sudah merekam data dan menerima fisik e-KTP tercatat 6,2 juta orang.

Masih menjadi persoalan 300.000 pendaftar e-KTP yang belum menerima fisik kartu tersebut sampai kini. Terlebih mulai tahun depan, Disdukcapil di seluruh daerah diberi tugas mencetak e-KTP secara mandiri.

"Penduduk yang sama sekali belum merekam e-KTP masih 500.000 orang. Sebagian dari mereka ada yang di luar negeri atau luar daerah. Dan mulai tahun depan, Kemendagri memerintahkan seluruh Disdukcapil melakukan percetakan e-KTP. Tapi, penduduk yang sudah merekam dan belum terima fisik e-KTP ini masih jadi persoalan," kata dia.

Terkait persoalan itu, dia mempertanyakan apakah ada selisih antara jumlah data hasil rekaman versi daerah dan data penduduk yang sampai ke pusat yang merupakan data Kemendagri.

Kemungkinan warga yang telah mendaftar e-KTP kembali harus mengikuti perekaman ulang.

Purba mengungkapkan, mulai tahun depan pihaknya tak hanya diberi tugas menangani perekaman dan pendistribusian e-KTP, tapi juga melakukan proses percetakan. Walau demikian, verifikasi dan validasi data kartu elektronik itu, tetap dilakukan Kemendagri.

"Jadi, artinya daerah hanya merekam, karena data itu tetap dikirim ke Kemendagri. Di sana diverifikasi, kalau sudah tunggal, baru daerah mencetak fisiknya," kata dia.

Ia menambahkan, anggaran biaya percetakan e-KTP secara keseluruhan dikelola Kemendagri, termasuk pengadaan tinta hingga blanko untuk proses percetakan. ‎

"Intinya, kami hanya diberi satu tugas tambahan untuk mencetak. Tapi anggaran dan pengadaan dikelola Kemendagri,"‎ katanya.

Editor : Sotyati