PUSAKA: 50 Persen Wilayah di Papua Dipenuhi Izin Investasi
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Direktur PUSAKA Franky Samperante mengemukakan 50 persen wilayah Papua sudah dipenuhi izin. Hal ini dia sampaikan dalam peluncuran WebGIS matapapua.org di Jakarta, Senin (5/2).
"Kami lihat saat ini Papua menjadi perhatian banyak pihak. Terutama dari para pemodal yang terus melakukan ekspansi bisnisnya. Saat ini Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sudah penuh dengan pelbagai izin-izin investasi. Dan kini mereka akan melakukan ekspansi ke Papua. Itu dasar kami menerbitkan WebGIS ini. Kita perlu mengawasi aktivitas dan kebijakan pemberian izin ini," kata Franky.
WebGIS adalah aplikasi GIS atau pemetaan digital yang memanfaatkan jaringan internet. Media komunikasi ini berfungsi menyediakan informasi dalam bentuk teks, peta digital serta menjalankan fungsiâfungsi analisis.Â
WebGIS matapapua.org menampilkan peta sosial seperti tanah adat dan penyebaran suku, peta konsesi, kawasan hutan, demografi, dan administrasi seperti distrik, kampung, dan kabupaten.
Franky mengatakan,"WebGIS matapapua.org muncul karena adanya keterbatasan. Bahkan sulitnya mendapatkan akses informasi dan data yang terkait dengan izin-izin, industri ekstratif yang ada di pulau Papua. Sangat eksklusif. Sulit sekali untuk mendapatkan itu."
"Jika kita ingin mengetahui gambaran di sana tinggal mengklik. Dengan mudah kita mengetahu suatu tempat hanya dengan menggunakan fasilitas ini. Kita juga bisa mengetahui sukunya apa di sana. Ini ada tulisan penyebaran suku. Peta ini, juga menampilkan peta konsesi. Dari usaha perkebunan. Ini izin usaha perkebunan yang sudah dilepaskan Menteri Kehutanan. Terkait izin-izin kebun di kawasan hutan di seluruh Papua. Di sini kita bisa mengetahui perusahaan apa yang ada dan berapa luasnya. Misalnya perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Karunia Raya. SK ini. Luasnya 39 ribu sekian. Terletak di kampung, distrik, dan kabupaten apa. Dari informasi ini, kita bisa menduga berapa kampung yang dapat terkena aktivitas ini. Karena ini juga akan menampilkan informasi kampung. Demikian juga dengan izin-izin terkait pembalakan kayu. Hutan tanaman industri. Tambang migas. Dari perkebunan, pembalakan kayu, dan pertambangan di seluruh Papua."
Ia menambahkan, "Padahal kita tahu rezim hari ini mendukung keterbukaan informasi publik. Apalagi di sektor tata kelola hutan dan lahan, mereka menjanjikan lebih transparan. Tetapi realitasnya berbeda. Jadi kalau kita lihat di peta ini 50 persen wilayah Papua sudah dipenuhi izin investasi."Â
Franky menyebutkan WebGIS matapapua.org mempunyai pelbagai macam informasi tentang Papua. Sehingga masyarakat di luar Papua dapat memahami situasi sebenarnya lingkungan dan masyarakat di Papua. Mereka pun dapat mengembangkan informasi dan kebijakan yang relevan dengan kehidupan masyarakat di Papua.
"Jadi ini WebGIS yang ingin kita sampaikan. Kita berharap ini bisa digunakan publik secara luas dan masyarakat," katanya.
Editor : Sotyati
Pemimpin Oposisi: Suriah Tidak Akan Menghadapi Perang Lagi
DAMASKUS, SATUHARAPAN.COM-Pemimpin oposisi Suriah, Abu Mohammed al-Golani bersumpah bahwa negaranya ...