Ratusan Ribu Warga Jateng Masih Buta Huruf

MAGELANG, SATUHARAPAN.COM - Jumlah penyandang buta aksara di Provinsi Jawa Tengah masih cukup tinggi mencapai 813.858 orang dengan menempati urutan kedua secara nasional di bawah Jawa Timur.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko di Magelang, hari Kamis (3/11), mengatakan dari sejumlah angka buta aksara tersebut, paling tinggi di Kabupaten Brebes sebanyak 67.517 orang dan paling rendah Kota Salatiga sebanyak 289 orang.

Ia mengatakan hal tersebut pada peringatan Hari Aksara Internasional 2016 tingkat Jawa Tengah di Lapangan drh. Soepardi Kabupaten Magelang.

Ia menuturkan pengentasan buta aksara bukan merupakan hal mudah, karena terdapat sejumlah kendala yang harus diatasi oleh pemerintah daerah. Salah satu kendala yang melekat pada buta aksara yakni kemiskinan.

"Kondisi tersebut akan membawa dampak lanjutan yakni putus sekolah. Selain itu, keterbatasan bahan bacaan juga turut menjadi penyebab meskipun tidak signifikan," katanya.

Pengentasan buta aksara, katanya secara teknis merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan. Namun, upaya tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh Dinas Pendidikan dan diperlukan bantuan dari masyarakat dan relawan.

"Hal ini menjadi salah satu permasalahan internal, terkait bagaimana menyemangati petugas dan relawan untuk tidak mengenal menyerah dalam upaya pengentasan buta aksara tersebut," katanya.

Ia menuturkan petugas dan relawan memiliki tugas yang tidak mudah karena selain harus rajin dan sabar, buta aksara ini juga beriringan dengan kemiskinan.

"Program pengentasan buta aksara ini dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat dihimpun untuk dilatih keterampilan. Program ini bisa berjalan kalau didukung dengan ketelatenan petugas, sarana prasarana memadai, sekaligus adanya anggaran yang cukup," katanya.

Ia menyebutkan selama ini buta aksara didominasi oleh kaum perempuan, hal itu karena pengaruh budaya.

"Oleh karena itu dibutuhkan kepedulian dari seluruh strata pemerintahan untuk bisa menyukseskan pengentasan buta aksara ini. Kepala daerah bisa membuat visi misi namun tidak meninggalkan program pembangunan sumber daya manusia," katanya.