Refleksi 2019-20: Banjir dan Persatuan

SATUHARAPAN.COM-Warga Jakarta dan sekitarnya melepaskan tahun 2019 dan menyambut tahun 2020 dalam keprihatinan akibat banjir besar yang melanda berbagai kawasan.

Ada banyak komentar tentang penyebab bajir ini, termasuk fenomenn alam berupa curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari, tetapi juga sistem drainase dan saluran air yang tidak memadai, serta lemahnya kesiapan pemerintah daerah menghadapi datangnya musim hujan.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tentu saja menjadi sasaran olok-olok di media sosial, kerena sesumbarnya bahwa dia bisa mengatasi banjir Jakarta lebih baik ketimbang gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama. Namun kenyataannya Jakarta kali ini mengalami banjir yang parah.

Tentu saja, soal banjir ini  tidak bisa kita menyalahkan fenomena alam yang datang secara rutin, sementara teknologi makin baik dalam memprediksinya. Lagipula, bencana banjir ini juga sangat terkait dengan perilaku manusia, sehingga tidak lagi pas disebut sebagai bencana alam, melainkan bencana akibat perilaku manusia.

Ini menyangkut, tentu saja, kinerja pemerintah dalam mengelola lingkungan, tetapi juga perilaku masyarakat. Ini soal sungai yang makin dangkal dan sempit dan penuh sampah, juga soal resapan air, dan saluran air yang tidak lancar. Masyarakat mempunyai kontribusi besar dalam masalah bencana lingkungan ini.

Soal Persatuan dan Kesatuan

Kalau kita refleksikan pada perjalanan tahun 2019 yang baru kita lewati, di mana banyak komentar muncul dengan ungkapan mensyukuri Indonesia telah melewati tahun politik. Ini karena terkait proses politik itu telah diprovokasi oleh kepentingan tertentu yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Politik sektarian digunakan dengan masif, ujaran kebencian dan informasi bohong disebarkan sangat luas di media sosial, menyebabkan segregasi yang makin dalam di masyarakat. Namun akhir proses itu menunjukkan bahwa semangat menjaga persatuan di kalangan warga bangsa jauh lebih kuat ketimbang kepentingan sempit kelompok sektarian.

Hal itu memang patus disyukuri dalam perayaan menyambut tahun baru 2020 dan melepaskan 2019. Namun melihat banjir yang melanda ibu kota dan sekitarnya, kita patut untuk mengambil waktu refleksi atas kejadian ini. Ini menjadi istimewa, karena terkait dengan proses politik di Jakarta sebelumnya yang juga sangat diwarnai oleh ancaman perpecahan masyarakat oleh politik sektarian.

Pemilu tahun 2019 menadai kita mampu mencegah perpecahan, tetapi banjir yang terjadi di awal tahun ini juga menandai bahwa kita belum intensif mewujudkan persatuan dalam tindakan konkret. Persatuan dan kesatuan bukan hanya soal kita berhasil mencegah perpecahan, tetapi justru diperlukan dalam membangun visi bersama dalam sikap dan tindakan pada kehidupan sehari-hari secara nyata.

Persatuan dan kesatuan seharusnya membuat kita memiliki visi yang sama dan tindakan yang bersinergi, termasuk untuk mengatasi musim hujan di mana potensi banjir terjadi. Pemerintah daerah harusnya menjadi konduktor dalam orkestra ini untuk membangun keadilan dan kesejahtaraan rakyat. Dan itu tidak mungkin terjadi di mana pemilihan kepala daerah didominasi perilaku sektarian yang menegasikan kerja sama dan sinergi warga masyarakat.

Banyak Masalah

Menyambut dan memasuki tahun 2020, melalui refleksi kita atas Pemilu 2019 dan banjir awal tahun 2020, mestinya kita menyadari bahwa hal-hal yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan menjadi kontra produktif, dan dalam era sekarang ini adalah politik sektarian dan ujaran kebencian yang disebarkan secara masif.

Ada banyak masalah di Indonesia yang menjadi sulit dilselesaikan, karena kepentingan-kepentingan sektoral, dan terutama kepentingan sektarian yang menghambat penyelesaiannya. Soal pemberantasan korupsi, misalnya, bahkan ada pihak-pihak yang lantang bersuara yang arahnya adalah “melindungi” koruptor dan cendrung melemahkan upaya menghabisi korupsi.

Politik sektarian yang menegasikan fakta bahwa Indonesia memiliki pluralitas tinggi, akan membawa bangsa ini gagal dalam menempatkan keberanekaragaman ini sebagai modal dan kekuatan; sebaliknya justru dijadikan ancaman oleh perilaku dan tindakan kelompok yang berpikir sempit.

Oleh karena itu, tahun 2020, setelah melalui tahun 2019 dalam dinamikan politik, kita jalani sebagai upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bukan hanya mencegah perpecahan, tetapi sudah lebih jauh melangkah pada sinergi berbagai komponen bangsa untuk keadilan dan kesejahteraan.

Masalah ini sangat urgen mengingat tahun-tahun terakhir dan ke depan, secara global, kehidupan diwarnai oleh teknologi digital yang penuh persaingan, yang hanya dimenangkan oleh bangsa yang inovatif, kreatif dan kuat dalam sinergi dan berjejaring. Untuk Ini, Jokowi dan Amin Ma’ruf haruslah jadi konduktor persatuan dan kesatuan bangsa, mewujudkan sinergi untuk keadilan dan kesejahteraan, kepala daerah adaah konduktor orkestra persatuan dan kesatuan di wilayah masing-masing, termasuk Anies di Jakarta.

Selamat memasuki tahun 2020 semoga kita menemukan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Editor : Sabar Subekti