Loading...
EKONOMI
Penulis: Martahan Lumban Gaol 15:00 WIB | Senin, 18 Agustus 2014

Seskab Sesalkan Pernyataan Tim Jokowi-JK Terkait RAPBN

Sekretaris Kabinet (Seskab) Republik Indonesia, Dipo Alam. (Foto: setkab.go.id)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menyesalkan pernyataan Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, yang menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak terbuka saat menyampaikan Rencana Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2014 dan Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR-RI, Jumat (18/8).

“Saya sesalkan pernyataan itu, seharusnya Tim Transisi Jokowi-JK fokus pada persiapan program dan penyusunan kabinet, bukan membuat pernyataan yang justru membuat bingung masyarakat,” kata Seskab Dipo seperti dikutip dari setkab.go.id, Senin (18/8) siang.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, Sabtu (16/8) menyampaikan pernyataan, bahwa RAPBN 2015 yang berkekuatan 2.019,9 triliun rupiah dengan pendapatan negara sebesar 1.762.3 triliun rupiah yang disampaikan oleh Presiden SBY seharusnya dirancang lebih realistis tanpa menyertakan defisit yang mencerminkan ketergantungan negara terhadap pembiayaan yang berasal dari utang luar negeri dan dari pasar uang.

Hasto menilai, RAPBN 2015 sebagai gambaran 'jebakan' politik populis yang terakumulasi sejak tahun 2008. Ia mengkritik rendahnya rasio perpajakan sekitar 12.3 persen, besarnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik sebesar 364 triliun rupiah, utang Pertamina sebesar 48 triliun rupiah, yang kesemuanya itu mengakibatkan RAPBN 2015 dirancang defisit sebesar 257 triliun rupiah.

Tidak Paham RAPBN

Seskab Dipo Alam menduga  Hasto Kristiyanto tidak paham dengan subtansi RAPBN 2015 yang diajukan oleh Presiden SBY. Padahal, lanjut Seskab, dibanding sepuluh tahun lalu, saat Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI, nilai APBN sudah naik empat kali lipat.

“Saat Megawati jadi Presiden, total belanja negara hanya 427,2 triliun rupiah. Pada tahun 2014 ini, angka tersebut mencapai 1.876,9 triliun rupiah, meningkat sekitar empat kali lipat,” kata Dipo.

Mengenai keadilan dan kerakyatan sebagaimana disinggung Hasto, Seskab Dipo Alam mengambil contoh anggaran pendidikan. Saat Indonesia dipimpin Megawati, anggaran pendidikan meningkat enam kali lipat, dari 62,7 triliun rupiah menjadi 375,4 triliun rupiah.

“Tahun 2004, setelah hampir 60 tahun merdeka, hanya 14 dari 100 anak usia 19 sampai 23 tahun yang masuk ke perguruan tinggi. Sejak itu, kita terus mencari dan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan jumlah ini.  Hasilnya, kini dari 100 anak usia 19 tahun, 30 telah masuk ke Perguruan Tinggi, atau dua kali lipat dari sepuluh tahun sebelumnya,” kata Seskab mengutip Pidato Kenegaraan Presiden SBY pada rapat bersama DPR-RI dan DPD-RI, Jumat (15/8) lalu.

Sementara dari sisi kesehatan, menurut Seskab Dipo Alam, dalam sepuluh tahun terakhir anggarannya meningkat sekitar delapan lipat, dari 8,1 triliun rupiah pada tahun 2004 menjadi 67,9 triliun rupiah pada 2014.

Dipo Alam juga mengingatkan, dengan mulai beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 1 Januari 2014, sebanyak 126,4 juta penduduk Indonesia telah memperoleh jaminan kesehatan. Diharapkan pada 2019 mendatang, sistem jaminan kesehatan ini akan mencakup seluruh penduduk di seluruh tanah air.

Menurutnya, banyak hal prestasi dan kekurangan yang telah disampaikan secara jujur oleh Presiden SBY baik pada Pidato Kenegaraan maupun saat menyampaikan RUU APBN 2015, Jumat (15/8) lalu, yang diapresiasi oleh sejumlah kalangan.

Presiden SBY pun, lanjut Seskab, sudah menegaskan bahwa apa yang dicapai bangsa ini dalam usia ke-69 tahun kemerdekaannya, bukan monopoli siapapun. Semua itu adalah kulminasi gabungan dari sumbangsih dan kerja keras seluruh generasi, dari era Presiden Soekarno, era Presiden Suharto, era Presiden BJ Habibie, era Presiden Abdurrahman Wahid, era Presiden Megawati Soekarnoputri, hingga Presiden SBY saat ini.

Karena itu, Seskab tidak habis mengerti dengan kritik yang disampaikan oleh Deputi Tim Transisi Jokowi-JK itu.

“Saya sih memakluminya, mungkin karena sudah ‘puasa’ selama 10 tahun,” ujar dia.

Tidak Usah Kritik

Dalam kesempatan tersebut, Seskab Dipo Alam juga menegaskan, bahwa Presiden SBY sudah berkali-kali menyampaikan komitmennya  untuk berkomunikasi dengan Presiden terpilih, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan gugatan soal presiden terpilih yang diajukan oleh pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

“Presiden SBY akan mengundang Presiden terpilih untuk melakukan komunikasi sebagai awal dilakukannya masa transisi, termasuk di dalamnya akan disampaikan semua program pembangunan yang telah berhasil dilaksanakan, yang sedang dilakukan dan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk perbaikan dalam lima tahun ke depan,” kata Seskab Dipo Alam seraya mempersilahkan Tim Transisi Jokowi-JK menyampaikan apa yang dikehendaikan pada forum komunikasi tersebut sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut dia, sebelum ada komunikasi resmi dengan Presiden SBY, akan lebih baik bila Tim Transisi Jokowi-JK fokus pada persiapan program dan penyusunan kabinet, bukan melakukan kritik pada pemerintah saat ini. Apalagi jika kritik itu tidak berdasar dan tidak pada tempatnya.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home