Tahun Depan UN Masih Diselenggarakan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Di tengah penolakan berbagai kalangan dari dunia pendidikan tentang pelaksanaan Ujian Nasional (UN), Konvensi UN yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama dua hari Kamis (26/9) hingga Jumat (27/9) telah menyepakati, bahwa UN tahun depan tetap diselenggarakan, tetap dengan komposisi penilaian akhir (UN dibanding Ujian Sekolah) adalah 60 : 40

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Bidang Pendidikan Musliar Kasim menyampaikan hal tersebut pada Jumat kemarin di Jakarta. Menurut Wamendikbud, jika negara ini ingin maju harus ada ujian yang mengukur standar nasional itu sendiri. Oleh sebab itu perlu ada ujian yang mengukur kompetensi peserta didik di akhir masa belajar di satuan pendidikan.

“Akhirnya kita sepakat untuk tetap tahun depan melaksanakan Ujian Nasional dengan komposisi (UN:Nilai Sekolah) 60 : 40,” kata Wamendikbud pada penutupan Konvensi UN di kantor Kemendikbud.

Musliar menjelaskan, komposisi untuk menentukan nilai akhir masih sama dengan penyelenggaraan UN pada tahun ini. Pada tahun-tahun ke depan, baik nilai ujian sekolah maupun nilai UN keduanya menentukan kelulusan peserta didik masing-masing dengan komposisi 100 persen. “Saya kira ini langkah luar biasa yang bisa kita sepakati tadi malam dan tadi di pleno,” kata dia.

Penolakan UN

Berbagai kalangan yang bergerak di dunia pendidikan nasional menolak UN karena dinilai memakan banyak anggaran dan merugikan banyak pihak. Seperti diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti bahwa UN mengambil anggaran tidak hanya dari APBN tapi juga dari ABPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahkan setiap sekolah mengeluarkan dana untuk UN.

Lebih lanjut menurut Retno Listyarti, pemerintah beranggapan UN untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tapi hingga sekarang data internasional menyatakan tingkat pendidikan Indonesia rendah hampir dari semua sisi.

Apalagi “sebenarnya orangtuanya malah menolak UN banyak. Karena mereka melihat tingkat stress pada anak-anaknya. Mereka menanggung beban yang paling banyak,” ungkap Retno saat mengikuti acara gerakan menolak Konvensi UN di DPR RI, Jumat (27/9). (setkab.go.id)