Loading...
DUNIA
Penulis: Sabar Subekti 14:38 WIB | Rabu, 29 Januari 2020

Tanggapan PBB dan Beberapa Negara tentang Rencana Perdamaian Israel dan Palestina

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. (foto: dok. Ist)

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM-Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, berkomitmen untuk membantu Israel dan Palestina dalam memediasi perdamaian. PBB menyatakan tetap berkomitmen perdamaian itu berdasarkan resolusi PBB, hukum internasional, perjanjian bilateral dan visi dua negara berdasarkan perbatasan sebelum1967.

Hal itu dikatakan juru bicaranya dalam sebuah pernyataan setelah Amerika Serikat meluncurkan rencananya. Disebutkan bahwa salah satu resolusi tersebut yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB, sebulan sebelum Presiden AS Donald Trump berkuasa pada Januari 2017.

Resolusi itu menuntut diakhirinya pembangunan permukiman Israel yang didukung oleh 14 suara anggot DK PBB, dan satu abstain yng dilakukan oleh pemerintahan mantan Presiden AS, Barack Obama, menurut laporan Reuters.

Respons Palestina

Secara umum, Palestina menyatakan menolak proposal  Trump, bahkan diserukan sebelum proposal itu diluncurkan. Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, pada hari Selasa (28/1) menyebut rencana perdamaian Timur Tengah oleh Presiden AS Donald Trump iu sebagai "konspirasi."  

Dia juga mengatakan kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bahwa hak-hak rakyatnya (Palestina) "tidak untuk dijual," seperti dikutip Reuters.

"Saya katakan kepada Trump dan Netanyahu: Yerusalem tidak untuk dijual, semua hak kami tidak untuk dijual dan tidak untuk tawar-menawar. Dan kesepakatan Anda, konspirasi, tidak akan terjadi," kata Abbas dalam pidato yang disiarkan televisi di Ramallah di wilayah  Tepi Barat yang diduduki Israel.

Komentar Abbas muncul setelah Trump mengusulkan pembentukan negara Palestina dengan ibu kota di Yerusalem timur, dalam upaya untuk mencapai terobosan perdamaian antara Palestina dan Israel.

Komentar Yordania

Trum mengatakan bahwa kontrol atas kompleks al Aqsa akan tetap dibawah pemerintah Yordania. Sedangkan Yordania menanggapi rencana perdamaian itu dengan mengatakan pada hari Selasa (28/1) bahwa negara Palestina merdeka didasarkan pada perbatasan pra-1967.

Itu, disebutkan, sebagai  "satu-satunya jalan" menuju perdamaian di Timur Tengah, sebagai reaksi terhadap rencana perdamaian Israel-Palestina oleh Washington, menurut laporan AFP.

Sebuah negara Palestina merdeka dengan perbatasan sebelum perang Timur Tengah tahun 1967, ketika Israel merebut Tepi Barat dan Gaza, adalah "satu-satunya jalan menuju perdamaian yang komprehensif dan abadi," kata Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi.

Komentar Mesir

Mesir telah meminta kedua pihak yang terlibat dalam proses perdamaian di Timur Tengah untuk "mempertimbangkan dengan hati-hati" rencana perdamaian baru yang diajukan AS.

"Mesir meminta kedua pihak yang terlibat untuk mempertimbangkan dengan hati-hati visi AS untuk mencapai perdamaian... dan untuk membuka saluran bagi dialog untuk melanjutkan negosiasi antara Palestina dan Israel di mana mereka dapat membahas visi mereka di bawah perlindungan AS untuk mencapai perjanjian damai yang komprehensif dan adil yang memenuhi aspirasi dan harapan kedua bangsa dan mengarah ke negara Palestina yang merdeka,” kata pernyataan kementerian luar negeri.

Pernyataan itu mengatakan bahwa Mesir menghargai upaya pemerintah AS untuk mencapai kesepakatan damai yang adil dan komprehensif di Timur Tengah.

"Mesir percaya penting untuk melihat inisiatif pemerintah AS dari perspektif yang didasarkan pada pencapaian penyelesaian untuk masalah Palestina dengan cara yang mengembalikan semua hak sah rakyat Palestina, melalui pembentukan negara Palestina yang merdeka di wilayah Palestina yang diduduki, sesuai dengan legitimasi internasional dan hukum internasional,” kata pernyataan itu dikutip Al Ahram.

Mesir mendukung solusi dua negara, di mana Palestina akan menjadi negara merdeka berdasarkan perbatasannya tahun 1967, dengan ibu kota di Yerusalem Timur.

Hal senada juga disampaikan oleh Arab Saudi yang mendorong Palestina dan Israel untuk bernegosiasi mencapai kesepakatan damai. 

Tanggapan Inggris

Inggris pada hari Selasa (28/1) memberikan sambutan yang hati-hati terhadap rencana perdamaian Timur Tengah yang dijukan Presiden AS Donald Trump, ketika ia mengungkap proposal bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di Washington.
Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, berbicara kepada Trump sebelumnya, menurut AFP. "Para pemimpin membahas usulan Amerika Serikat untuk perdamaian antara Israel dan Palestina, yang dapat membuktikan langkah positif ke depan," kata seorang juru bicara.

Editor : Sabar Subekti


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Edu Fair
Back to Home