TPP Ditandatangani 4 Februari di Selandia Baru, RI Belum Ikut

WELLINGTON, SATUHARAPAN.COM Kesepakatan perdagangan bebas Trans-Pacific Partnership (TPP) akan secara resmi ditandatangani di Selandia Baru bulan depan, menandai akhir dari proses negosiasi perjanjian tersebut.

Menteri Perdagangan Selandia Baru, Todd McClay mengatakan hal itu hari ini (21/1).

TPP bertujuan untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia, menyatukan 12 negara Pasifik termasuk Amerika Serikat, Jepang dan Australia. Indonesia juga tengah berusaha ikut masuk ke dalam perjanjian ini, setelah di era Susilo Bambang Yudhoyono menolak untuk ikut.

Proses perumusan dan negosiasi kesepakatan ini sudah mulai dijalankan pada tahun 2008 dan menurut Todd McClay,n dokumen akhir akan ditandatangani di Auckland pada 4 Februari.

"(Upacara penandatanganan) akan menandai akhir dari proses negosiasi TPP," kata dia, sebagaimana dikutip oleh newschannerasia.com.

"Setelah tanda tangan, seluruh 12 negara anggota akan memulai proses ratifikasi di negara masing-masing dan akan memiliki waktu hingga dua tahun untuk menyelesaikan proses tersebut sebelum perjanjian diberlakukan."

Seluruh kesepakatan harus diratifikasi sesuai aslinya, tanpa perubahan, yang bisa mengikat pemerintah dan anggota legislatif. Presiden AS Barack Obama telah menggambarkan kesepakatan itu sebagai dasar untuk "perdagangan abad ke-21".

Namun, banyak juga yang bertekad melawan upaya ratifikasi, dan mengatakan kesepakatan tersebut mengancam hak-hak buruh, perlindungan lingkungan dan akses kepada obat-obatan yang terjangkau.

Anggota negara TPP meliputi Amerika Serikat, Australia, Jepang, Kanada, Brunei, Chili, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura dan Vietnam - akun untuk sekitar 40 persen dari ekonomi global.

Belum Ikut

Walau pun Indonesia sudah menyatakan keinginannya untuk ikut dalam skema perdagangan bebas tersebut, sampai sekarang gagasan itu masih dalam pembahasan lintas kementerian. Menurut Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, Indonesia memang akan memacu ekspor dengan membuka pasar seluas-luasnya ke luar negar melalui perjanjian perdagangan bebas. Namun, ia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya masih memprioritaskan  negosiasi perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa (EU) melalui skema CEPA.

Terkait dengan TPP, kata Lembong, pemerintah telah membentuk Tim Nasional lintas kementerian untuk mengkajinya. "Dua perjanjian perdagangan ini sangat besar dan ambisius," ucapnya.

Dalam kunjungannya ke Washington Oktober lalu,  Presiden Joko Widodo sempat mengatakan kepada  Persiden AS, Barack Obama, niat Indonesia bergabung dengan TPP.

Obama ketika itu menyambut pernyataan Jokowi dengan mengatakan Indonesia telah berada pada "arah yang benar."

"Kami ingin menjadi mitra Anda," kata Obama, sebagaimana dikutip oleh AP.

Setelah tidak berminat di era SBY, Indonesia berbalik 180 derajat dan mengatakan akan bergabung. Setelah TPP disahkan dan berlaku - sebuah proses yang memakan waktu beberapa tahun - negara-negara anggota akan memangkas tarif dan merampingkan aturan perdagangan di antara mereka.

Para pengamat memperkirakan Jokowi akan menghadapi oposisi yang kuat atas keputusannya bergabung dengan TPP, di tengah besarnya penolakan terhadap liberalisasi ekonomi. Menurut data Bank Dunia tahun 2015, peringkat Indonesia tentang kemudahan berbisnis berada di urutan 172 dari 189 negara.

Berbicara di sebuah forum yang terpisah pada Senin, Perwakilan Dagang AS, Michael Froman, mengatakan AS telah memiliki "keprihatinan serius" tentang hambatan investasi di Indonesia. Dia tidak secara khusus menyinggung prospek Indonesia bergabung dengan TPP, tetapi ia mengatakan "negara-negara yang mampu dan bersedia untuk memenuhi standar, berpotensi untuk disetujui."

TPP bertujuan untuk memperkecil hambatan perdagangan di antara negara anggota, menciptakan mekanisme penyelesaian masalah investasi, mempromosikan inovasi, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta menciptakan lapangan kerja.