Loading...
HAM
Penulis: Sabar Subekti 08:03 WIB | Selasa, 07 Mei 2024

Hamas: Tidak Ada Masalah Besar tentang Proposal Gencatan Senjata dan Pembebasan Sandera Israel

Pengungsi Palestina mengambil jalan pesisir Rashid untuk kembali ke Kota Gaza pada 14 April 2024, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok militan Hamas. (Foto: dok. AFP)

JALUR GAZA, SATUHARAPAN.COM-Hamas mengatakan pada hari Minggu (28/4) bahwa pihaknya tidak memiliki “masalah besar” setelah meninjau proposal terbaru Israel untuk perjanjian gencatan senjata dan pembebasan sandera yang telah lama ditunggu-tunggu di Jalur Gaza setelah hampir tujuh bulan perang.

Delegasi Hamas tiba di Mesir pada hari Senin (29/4) untuk menyampaikan tanggapan kelompok tersebut terhadap usulan balasan Israel, kata seorang pejabat senior Hamas kepada AFP. “Suasananya positif kecuali ada hambatan baru dari Israel,” kata pejabat itu, yang berbicara tanpa menyebut nama.

“Tidak ada masalah besar dalam observasi dan penyelidikan yang diajukan oleh Hamas mengenai isi” proposal tersebut, pejabat itu menambahkan.

Pemerintah Israel mendapat tekanan kuat dari sekutu global untuk mencapai gencatan senjata dalam perang yang menurut lembaga kemanusiaan telah membawa Gaza ke ambang kelaparan, membuat sebagian besar wilayah menjadi puing-puing, dan meningkatkan kekhawatiran akan konflik yang lebih luas.

Para pengunjuk rasa di Israel menuntut pemerintah menjamin kebebasan bagi para sandera yang ditangkap oleh militan dalam serangan tanggal 7 Oktober yang memicu perang.

Mesir, Qatar dan Amerika Serikat telah berusaha menengahi gencatan senjata baru sejak penghentian pertempuran selama satu minggu pada bulan November yang mengakibatkan 80 sandera Israel ditukar dengan 240 warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.

Serangan Hamas pada bulan Oktober yang belum pernah terjadi sebelumnya mengakibatkan kematian sekitar 1.170 orang di Israel, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.

Serangan balasan Israel telah menewaskan sedikitnya 34.454 orang di Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut kementerian kesehatan Palestina tanpa membedakan warga sipil dan kombatan.

Israel memperkirakan 129 sandera masih ditahan di Gaza, termasuk 34 orang yang menurut militer tewas.

Hamas sebelumnya bersikeras melakukan gencatan senjata permanen – sebuah syarat yang ditolak Israel.

Gagal Total

Namun, situs berita Axios, yang mengutip dua pejabat Israel, melaporkan bahwa proposal terbaru Israel mencakup kesediaan untuk membahas “pemulihan ketenangan berkelanjutan” di Gaza setelah para sandera dibebaskan.

Ini adalah pertama kalinya para pemimpin Israel menyatakan mereka terbuka untuk membahas diakhirinya perang, kata Axios.

Sumber Hamas yang dekat dengan perundingan tersebut mengatakan kepada AFP bahwa kelompok tersebut “terbuka untuk membahas proposal baru tersebut secara positif” dan “ingin mencapai kesepakatan yang menjamin gencatan senjata permanen, pemulangan pengungsi secara gratis, dan kesepakatan yang dapat diterima untuk pertukaran (tahanan), ”dan memastikan diakhirinya pengepungan” di Gaza.

Ketika upaya diplomatik semakin intensif, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, berbicara dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melalui telepon pada hari Minggu (28/4) dan meninjau pembicaraan yang sedang berlangsung, kata Gedung Putih.

Negara-negara yang berharap untuk menjadi perantara gencatan senjata termasuk di antara mereka yang menghadiri pertemuan puncak di Arab Saudi, di mana Menteri Luar Negeri, Pangeran Faisal bin Farhan, mengatakan bahwa komunitas internasional telah mengecewakan Gaza.

“Situasi di Gaza jelas merupakan bencana dalam segala hal – tidak hanya bersifat kemanusiaan, tetapi juga merupakan kegagalan total sistem politik yang ada untuk menangani krisis tersebut,” kata Pangeran Faisal pada pertemuan khusus Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Riyadh.

Dia menegaskan kembali bahwa hanya “jalan yang kredibel dan tidak dapat diubah menuju negara Palestina” yang akan mencegah dunia menghadapi “situasi yang sama dalam dua, tiga, empat tahun ke depan”.

Pemerintahan sayap kanan Netanyahu menolak seruan pembentukan negara Palestina.

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, yang Otoritas Palestinanya memiliki sebagian kendali administratif di Tepi Barat yang diduduki Israel, pada pertemuan WEF meminta Amerika Serikat untuk menghentikan Israel menginvasi Rafah, yang menurutnya akan menjadi “bencana terbesar dalam sejarah” rakyat Palestina”.

Israel berjanji akan menyerang batalion Hamas di kota Gaza selatan yang berbatasan dengan Mesir, namun prospek tersebut telah menimbulkan kekhawatiran global karena sebagian besar penduduk Gaza mencari perlindungan di sana.

Protes pada Netanyahu

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, yang mendukung langkah-langkah menuju negara Palestina, termasuk di antara pejabat tinggi global yang dijadwalkan tiba di Riyadh. Dia juga akan mengunjungi Israel dan Yordania dalam perjalanan hingga Rabu, Departemen Luar Negeri mengumumkan.

Kementerian Kesehatan Gaza pada hari Minggu melaporkan setidaknya 66 kematian dalam 24 jam sebelumnya, turun dari puncak bulan ini yang mencatat setidaknya 153 kematian pada tanggal 9 April.

Militer Israel mengatakan jet-jetnya telah menyerang puluhan sasaran.

Para pengunjuk rasa Israel semakin intensif melakukan protes agar pemerintah mereka mencapai kesepakatan yang akan membebaskan para tawanan, dan menuduh Netanyahu memperpanjang perang.

Netanyahu, diadili atas tuduhan korupsi yang dia bantah, memimpin koalisi yang mencakup partai-partai keagamaan dan ultra-nasionalis.

Pada hari Minggu, dua menterinya menentang kesepakatan gencatan senjata. Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich menulis di X bahwa jika Netanyahu tidak melanjutkan wengan operasi Rafah, pemerintahannya “tidak akan mempunyai hak untuk hidup”.

Anggota kabinet perang Benny Gantz, saingan utama Netanyahu yang menyerukan pemilihan umum dini, mengatakan Rafah “penting dalam perjuangan panjang melawan Hamas”.

Pada bulan Februari, Netanyahu mengatakan perjanjian gencatan senjata apa pun tidak akan mencegah operasi Rafah.

Prancis Berupaya Lakukan De-eskalasi

Badan kemanusiaan PBB, OCHA, telah memperingatkan bahwa “ambang kelaparan di Gaza akan dilanggar dalam enam pekan ke depan” jika bantuan pangan dalam jumlah besar tidak datang.

Di pasar Rafah, pembeli mengatakan harga sayuran segar meningkat. Mohammed Sarhan, 48 tahun, mengatakan 100 shekel biasanya cukup untuk membeli satu pekan, tapi sekarang “tidak cukup untuk satu kali makan keluarga saya”.

Gedung Putih mengatakan pada hari Minggu bahwa dermaga buatan AS yang dimaksudkan untuk meningkatkan bantuan ke Gaza akan mulai beroperasi dalam dua hingga tiga minggu tetapi tidak dapat menggantikan jalur darat.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, mengatakan di ABC News bahwa Israel mengizinkan lebih banyak truk masuk, sejalan dengan “komitmen yang diminta Presiden Biden untuk dipenuhi”.

Perang Gaza telah menyebabkan meningkatnya kekerasan antara Israel dan proksi serta sekutu Iran, khususnya kelompok militan Hizbullah yang didukung Iran di sepanjang perbatasan dengan Lebanon.

Menteri Luar Negeri Prancis, Stephane Sejourne, di Beirut pada hari Minggu, mengatakan “tidak ada yang tertarik pada Israel dan Hizbullah untuk melanjutkan eskalasi ini”. (AFP)

Editor : Sabar Subekti


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home