Wakil Ketua MPR Apresiasi Sejumlah Kementerian

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengapresiasi pembentukan sejumlah kementerian baru dalam Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Salah satunya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Menurut Hidayat, ini merupakan salah satu cita-citanya saat menduduki Komisi VIII DPR. Karena, dia berpandangan untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak dibutuhkan kementerian yang memiliki perwakilan sampai ke daerah, sedangkan saat itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya berlabel kementerian negara.

“Salah satu yang kami apresiasi adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin Yohana Yambise. Kalau ini benar, jadi apa yang dulu saya cita-citakan terwujud, sebab dulu saya kebetulan di Komisi VIII pernah bahas masalah ini bersama Linda Agum Gumelar (Menteri Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia KIB II 2009 – 2014) dan mengusulkan agar kementerian ini ditingkatkan statusnya menjadi penuh,” kata Hidayat saat ditemui di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/10).

“Kementerian ini kemarin hanya kementerian negara, yang artinya hanya ada di tingkat pusat, tidak memiliki wakil di level daerah, anggarannya pun minim, hanya sekitar 250 miliar rupiah. Bagaimana mau memberdayakan perempuan dan melindungi anak?” dia menambahkan.

Hidayat menuturkan kondisi Indonesia saat ini darurat kriminal anak, banyak kejahatan yang dilakukan kepada anak-anak, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden RI 2004-2014) secara tegas menyampaikan perubahan undang-undang agar hukuman bagi pelaku kejahat anak diperberat.

“Bu Linda waktu itu sudah setuju juga, jadi kementerian ini saya apresiasi. Terlebih, belakangan ini Indonesia juga disebut surga pedofil. Tapi semoga dengan pembentukan kementerian ini anggaran dan kewenangannya semakin kuat,” kata Hidayat.

Selain Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hidayat juga mengapresiasi pemecahan Kementerian Pendidikan menjadi Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Riset dan Teknologi serta Pendidikan Tinggi. Menurut dia hal tersebut sesuai, terlebih karena tingkat kejahatan di antara anak-anak semakin tinggi.

“Tapi perlu fokus, agar pendidikan dasar dan menengah itu dikuatkan sehingga Indonesia punya karakter,” ujar dia.

“Demikian juga pendidikan tinggi, karena terus terang pendidikan tinggi kita di level ASEAN pun belum masuk tahap berkualitas yang diminati. Buktinya, berapa banyak masyarakat ASEAN belajar di Indonesia?" Hidayat menjelaskan.

Editor : Sotyati