Loading...
SAINS
Penulis: Febriana Dyah Hardiyanti 19:03 WIB | Sabtu, 16 Juli 2016

Wakil Ketua MPR: Kasus Vaksin Palsu Jangan Dipolitisasi

Petugas Rumah Sakit Harapan Bunda melakukan pendataan orang tua yang anaknya diduga mendapat vaksin palsu dari rumah sakit tersebut di Jakarta Timur, Jumat (15/7). Kementerian Kesehatan dan Bareskrim Mabes Polri menyatakan sebanyak 14 rumah sakit yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera menggunakan vaksin palsu. (Foto: Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin, mengaku miris atas banyaknya tanggapan sinis seputar kasus vaksin palsu yang sudah melenceng di luar konteks, dan meminta kejadian itu tidak dipolitisasi.

"Saya berharap sudahlah, biarkan kasus ini masuk ranah hukum dan biarlah hukum yang menyelesaikan. Jangan ada lagi politisasi yang tidak jelas," kata Mahyudin, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, seperti dilansir dari Antara, hari Sabtu (16/7).

Berkaitan dengan tanggapan kalangan pembenci (haters) di media sosial, ia pun menimpali, "Apalagi yang dilakukan hater-hater pemerintah yang makin tidak jelas. Jangan banyak komentar kalau memang tidak mengerti masalahnya sehingga bertambah runyam,” katanya.

Sehubungan dengan adanya dugaan keterlibatan Kementerian Kesehatan, Mahyudin mengatakan bahwa hal itu bisa menjadi pelajaran dan evaluasi untuk pemerintah.

"Intinya ke depan, harus diperhatikan dan diawasi jalur obat mulai dari produsen, perizinan distribusi sampai ke tangan pasien," ujar politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu.

Secara pribadi, dia menilai pihak-pihak yang terlibat kasus vaksin palsu tak bermoral, karena tega mencelakai anak-anak Indonesia yang tak berdosa demi keuntungan diri sendiri.

"Kasus ini dampaknya luar biasa. Sama saja berencana mencelakai dan membunuh anak-anak tak berdosa demi keuntungan semata. Saya apresiasi kinerja Polri yang cepat tanggap menangani kasus tersebut," ujar Mahyudin.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home