Loading...
HAM
Penulis: Sabar Subekti 11:31 WIB | Kamis, 18 Agustus 2022

WHO: Pemimpin Global Diam Soal Perang di Ethiopia, Karena Warna Kulit?

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Foto: dok. AP)

NAIROBI, SATUHARAPAN.COM-Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggambarkan krisis yang sedang berlangsung di wilayah Tigray Ethiopia sebagai "bencana terburuk di Bumi" dan mempertanyakan alasan para pemimpin global tidak menanggapi adalah karena "warna kulit orang-orang di Tigray.”

Dalam sebuah pernyataan emosional pada konferensi pers, hari Rabu (17/8), Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dia seorang etnis Tigrayan, mengatakan situasi yang disebabkan oleh konflik di negara asalnya lebih buruk daripada krisis kemanusiaan lainnya di dunia.

Tedros menegaskan bahwa enam juta orang di Tigray yang pada dasarnya terputus dari dunia telah "terkepung" selama 21 bulan terakhir. Dia menggambarkan konflik Ukraina sebagai krisis yang membuat komunitas global berpotensi "berjalan dalam perang nuklir" yang bisa menjadi "ibu dari semua masalah," tetapi berpendapat bahwa bencana di Tigray jauh lebih buruk.

“Saya belum pernah mendengar dalam beberapa bulan terakhir ada kepala negara yang berbicara tentang situasi Tigray di mana pun di negara maju. Di mana saja. Mengapa?" tanya Tedros. “Mungkin alasannya adalah warna kulit orang-orang di Tigray.” dia berkata.

Pada bulan April, Tedros mempertanyakan apakah fokus dunia yang luar biasa pada perang Rusia di Ukraina disebabkan oleh rasisme, meskipun ia mengakui konflik di sana memiliki konsekuensi global.

Konflik di Ethiopia dimulai pada November 2020, dan sedikit bantuan kemanusiaan tiba setelah pasukan Tigray merebut kembali sebagian besar wilayah itu pada Juni 2021. Bantuan telah mulai mengalir lebih banyak dalam beberapa bulan terakhir tetapi secara luas digambarkan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan jutaan orang yang pada dasarnya terjebak di sana.

Dimulainya kembali layanan dasar dan perbankan tetap menjadi tuntutan utama para pemimpin regional Tigray. Wartawan dilarang masuk.

Tedros mengatakan orang-orang Tigray tidak memiliki akses ke obat-obatan dan telekomunikasi dan dilarang meninggalkan wilayah tersebut. Namun, Komite Palang Merah Internasional dalam beberapa bulan terakhir telah melaporkan pengiriman beberapa obat.

“Tidak ada tempat di dunia Anda akan melihat tingkat kekejaman ini, di mana pemerintah (yang) menghukum enam juta rakyatnya selama lebih dari 21 bulan,” kata kepala WHO. "Satu-satunya hal yang kami tanyakan adalah, 'Dapatkah dunia kembali ke akal sehatnya dan menjunjung tinggi kemanusiaan?'"

Tedros meminta pemerintah Ethiopia dan Rusia untuk mengakhiri krisis di Tigray dan Ukraina. “Jika mereka menginginkan perdamaian, mereka dapat mewujudkannya, dan saya mendesak mereka berdua untuk menyelesaikan (masalah ini),” katanya.

Proposal Gencatan Senjata

Pada hari Rabu (17/8), kementerian luar negeri Ethiopia mengatakan komite perdamaian pemerintah telah mengadopsi proposal perdamaian "yang akan mengarah pada kesimpulan dari gencatan senjata" dan bahwa itu akan dibagikan dengan utusan Uni Afrika yang bekerja untuk mediasi. Layanan dasar akan mengikuti gencatan senjata, kata pernyataan itu.

Juru bicara pasukan Tigray, Getachew Reda, menolak pernyataan pemerintah tersebut, dengan menegaskan dalam sebuah tweet bahwa “jika ada, rezim Abiy Ahmed telah membuatnya sangat jelas bahwa mereka tidak memiliki keinginan untuk negosiasi damai kecuali sebagai taktik penundaan.”

Sebagai tanda betapa terputusnya Tigray, kampanye vaksinasi COVID-19 akhirnya diluncurkan di rumah sakit unggulan di kawasan itu hanya pada bulan Juli, peningkatan dari periode kekurangan selama berbulan-bulan di mana pekerja rumah sakit menggambarkan kehabisan obat-obatan esensial, dan mencoba mengobati luka dengan air garam hangat. Itu adalah kampanye vaksinasi COVID-19 pertama di Tigray.

Ini bukan pertama kalinya kepala WHO berbicara tentang Tigray. Awal tahun ini, pemerintah Ethiopia mengirim surat kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menuduh Tedros melakukan "pelanggaran" setelah kritik tajamnya terhadap perang dan krisis kemanusiaan di negara itu.

Pemerintah Ethiopia mengatakan Tedros menggunakan kantornya “untuk kepentingan politiknya dengan mengorbankan Ethiopia” dan mengatakan dia terus menjadi anggota aktif Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF); Tedros adalah menteri luar negeri dan menteri kesehatan Ethiopia ketika TPLF mendominasi koalisi yang berkuasa di negara itu.

Ketika Tedros dikukuhkan untuk masa jabatan kedua sebagai kepala WHO, itu adalah pertama kalinya negara asal seorang kandidat gagal menominasikan kandidat mereka sendiri. (AP)

Editor : Sabar Subekti


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home