Kemendikbud Akan Revitalisasi 5.000 SMK Hingga Tahun 2024

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menargetkan sebanyak 5.000 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan direvitalisasi hingga 2024 dalam rangka mempersiapkan generasi muda untuk peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan kerja atau vokasi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menuturkan revitalisasi tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia yang telah ditetapkan pada 9 September 2016.

“Pertama jumlah SMK diperbanyak dibanding SMA. Lalu menyiapkan lulusan masuk ke dunia kerja sesuai dengan tuntutan lingkungan seperti industri 4.0,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (7/10).

Ia menuturkan bahwa program revitalisasi ini sebenarnya sudah dilakukan sejak 2018 dengan jumlah 300 SMK, pada 2019 sebanyak 300 SMK, dan untuk 2020 ada 550 SMK serta akan terus dikembangkan agar bisa mencapai 5.000 pada 2024 mendatang.

“Sebetulnya masih jauh dari target karena jumlah SMK kita kan 14 ribu,” ujarnya.

Muhadjir menjelaskan ada lima sektor yang menjadi fokus revitalisasi yaitu pariwisata, pertanian produktif, ekonomi kreatif, kemaritiman atau kelautan, pariwisata, dan energi pertambangan dengan menerapkan strategi perubahan kurikulum yakni dari supply base menjadi demand base.

“SMK itu yang menentukan bukan hanya pemerintah melainkan industri. Jadi nanti tenaga gurunya juga akan kita ambil sebagian dari mereka yang sudah punya pengalaman kerja di lapangan,” katanya.

Muhadjir melanjutkan, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp4,3 triliun untuk pelatihan kerja tersebut sehingga diharapkan para siswa lulusan SMK bisa memiliki bekal dasar sebelum mendapat pelatihan lanjutan dari para industri.

“Anggarannya tidak terlalu besar, sekitar Rp4,3 triliun. Sebetulnya masih jauh dari target karena jumlah SMK kita kan 14.000,” katanya.

Menurutnya, persiapan untuk siswa SMK tidak cukup jika hanya melalui pelajaran yang didapat dari sekolah sehingga ada pre service training yang wajib diikuti oleh mereka.

Oleh sebab itu, para lulusan SMK tersebut juga diarahkan untuk mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Tenaga Kerja sebab hal itu sebagai jembatan dalam mengakomodasi lulusan baru agar semakin siap untuk masuk ke dunia kerja.

“Sebetulnya memang kalau secara teoritik kita tidak mungkin betul-betul menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai dari sekolah jadi Kementerian Tenaga Kerja punya BLK untuk jembatan akomodasi lulusan segar dari SMK dan SMA,” katanya.

Muhadjir menilai kesuksesan revitalisasi SMK merupakan tugas bersama antara pemerintah dan sektor industri sehingga pemerintah juga telah menerbitkan aturan pengurangan pajak penghasilan (PPh) atau insentif super deduction kepada para perusahaan yang turut membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada lulusan SMK.

“Kemenperin juga karena sekarang sudah ada kebijakan presiden soal super deduction jadi perusahaan yang bantu sekolah dan balai latihan kerja itu ada pemotongan pajak,” ujarnya.

2.000 Lebih SMK Telah Direvitalisasi

Sebelumnya Muhadjir Effendy mengatakan dari tahun 2017 sampai Maret 2019 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sudah direvitalisasi  mencapai lebih dari 2.000  sekolah.

"Sekarang ini sudah sekitar 2.000 an dari SMK yang mengalami revitalisasi secara nasional," kata Muhadjir di Cirebon, Senin (18/3).

Dia mengatakan hasil dari revitalisasi SMK itu bisa diketahui hasilnya antara empat sampai lima tahun ke depan, karena program revitalisasi baru dijalankan pada awal tahun 2017.

"Paling tidak empat lima tahun ke depan baru bisa dilihat hasilnya, karena revitalisasi SMK itu program pemerintah sekarang ini, baru dimulai tahun 2017 akhir, setelah ada inpres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK," ujarnya.

Secara Nasional SMK di Indonesia itu ada sebanyak 13 ribu lebih dan empat ribu dimiliki pemerintah sisanya merupakan swasta.

Ia menjelaskan, banyaknya SMK yang dimiliki swasta itu menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah, karena  sejumlah SMK swasta itu pendiriannya kurang memenuhi proses yang baik.

"Kendalanya karena pendiriannya tidak melalui proses yang baik, sehingga ada beberapa sekolah terutama swasta yang tidak memenuhi standar," katanya.

Revitalisasi SMK itu menurut Muhadjir, mencakup kurikulum dan juga tenaga pendidikan.

Ia menjelaskan, untuk kurikulum yang diubah dari berbasis suplai (supply drive) menjadi berbasis permintaan (demand drive), sementara untuk tenaga pendidiknya ditambah dengan tenaga yang sudah berpengalaman bekerja di industri, agar bisa menyalurkan kemampuannya kepada peserta didik.

"Dan mau tidak mau harus segera ditangani agar lulusannya sesuai permintaan dunia kerja. Jadi kurikulum itu untuk SMK tidak hanya ditentukan oleh Kemendikbud tetapi juga ditentukan oleh dunia usaha dan dunia industri," katanya.

Jadi lanjut Muhadjir mereka duduk bersama untuk menyusun kurikulum seperti apa yang dikehendaki dunia kerja yang menentukan kurikulumnya. (ANTARA)