Google+
Loading...
INDONESIA
Penulis: Martahan Lumban Gaol 17:09 WIB | Kamis, 03 Desember 2015

Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2015 Harus Respons Masalah Ini

Pemikir Muda Lingkar Studi Terapan Filsafat, Ito Prajna Nugraha, saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema 'Kepemimpinan Tanpa Wajah dalam Pilkada' yang digelar Forum Semar di Djati Food Festival, Jalan Raya Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, hari Kamis (3/12). (Foto: Martahan Lumban Gaol)

TANGERANG SELATAN, SATUHARAPAN.COM – Pemikir Muda Lingkar Studi Terapan Filsafat, Ito Prajna Nugraha, mengatakan ada lima masalah pelik yang harus segera direspons kepala daerah terpilih Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015, Rabu (9/12) mendatang. Menurut dia, kelima masalah pelik ini merupakan bukti beratnya demokrasi di Indonesia.

“Sebagai hajatan demokrasi terbesar di dunia, hasil dari gelaran seleksi pemimpin daerah nanti harus mampu merespons lima persoalan pelik dan konkret,” kata Ito dalam diskusi bertema "Kepemimpinan Tanpa Wajah dalam Pilkada" yang digelar Forum Semar di Djati Food Festival, Jalan Raya Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, hari Kamis (3/12).

Dia menjabarkan, masalah pertama adalah meningkatnya jumlah pengangguran angkatan kerja usia produktif dalam lima tahun ke depan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal tahun 2015, dari 128,3 juta angkatan kerja usia produktif, tercatat 7,5 juta orang atau sekitar 5,81 persen adalah pengangguran terbuka. Bahkan, dipastikan angka ini meningkat dalam lima tahun ke depan.

“Masalah pertama ini berdampak pada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masalah selanjutnya,” kata Ito.

Salah satu staf pengajar Ilmu Filsafat di Universitas Pertahanan itu melanjutkan, masalah pelik yang harus segera direspons para kepala daerah terpilih juga adalah potensi kerusuhan massal dan konflik horizontal antarkelompok masyarakat, aliran politik, suku, ras, dan agama. Apalagi dengan menambahnya jumlah pemuda pengangguran, kemungkinan terjadinya konflik akan meningkat secara otomatis.

“Potensi konflik harus diantispasi oleh pasangan calon kepala daerah yang ada sekarang. Tapi masalahnya, niat itu tidak ada, aparat penegak hukum kita juga tidak sungguh-sungguh untuk mengatasi itu,” ucap Ito.

“Negara ini selalu mengatasi konflik seperti pemadam kebakaran, kalau ada baru datang, padahal konflik bisa diantisipasi,” dia menambahkan.

Respons Ketidakadilan

Berikutnya, menurut Ito, kepala daerah terpilih juga harus segera merespons rasa keadilan yang semakin kurang dirasakan publik. Dalam tatanan pemerintah politik yang kian desentralistik, kepemimpinan akan semakin dibuat anonim di dalam mekanisme sistem. Negara-negara maju, kedisplinan, keefektifan, dan sistem birokrasi yang tertata rapi, mampu mengatasi masalah ini.

Namun di Indonesia, dia melanjutkan, anonimitas sistem hanya akan membuat pemimpin dan aparatur birokrasi semakin canggih menyembunyikan cacatnya di balik slogan-slogan mekanisme hukum dan demokrasi. Akibatnya, rasa keadilan publik semakin tidak terpenuhi.

“Perubahan begitu cepat terkait hajat hidup orang banyak, semua terjadi begitu tidak adil, semakin lama, sistem kita semakin terdesentralisasi. Desentralisasi dalam sistem bernegara untuk mencegah rezim seperti Orde baru, tapi banyak syaratnya. Di negara-negara Barat, sistem saling menjaga dan ada kedisplinan saling cek dan ricek antaraparat membuat desentralisasi berjalan dengan baik,” kata Ito.

Dia juga meminta kepala daerah terpilih nantinya tidak masuk dalam sistem demokrasi yang ditunggangi kepentingan kelompok tertentu. Sebenarnya, wajar bila para calon kepala daerah mengandalkan sokongan para pemilik modal yang memiliki kepentingan politik masing-masing, karena saat ini biaya politik cukup tinggi. Tapi, hal itu tidak lantas membuat para kepala daerah terpilih terjebak. Para kepala daerah terpilih harus mampu menegakkan nilai-nilai Pancasila dan terus berlandaskan pada Undang-undang Dasar 1945 dalam menjalakan tatanan pemerintahannya.

“Biaya politik begitu mahal, baik jadi eksekutif ataupun legislatif. Semakin mahalnya ongkos politik membuat konsekuensi logisnya dia tak bisa andalkan diri sendiri, harus cari pemilik modal. Tapi jangan mau jadi ditunggangi oligarki. Kepala daerah harus bisa mengendalikan investor, bukan malah sebaliknya,” ucap Ito.

Terakhir, menurut dia, kepala daerah terpilih juga harus menurunkan potensi ketidakpeduliaan masyarakat terhadap demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebab, bila dilihat kondisi saat ini, tingkat partisipasi pemilih dalam proses demokrasi di Indonesia semakin menurun.

Oleh karena itu, dia meminta para kepala daerah terpilih membuktikan diri dengan sungguh-sungguh bahwa dirinya layak menjadi pemimpin. Sebab, kekuatan-kekuatan antidemokrasi tengah bersembunyi dan mengintip mencari peluang membalikkan tatanan yang tengah dibangun di Indonesia saat ini.

“Demokrasi itu sendiri menjadi pertaruhannya. Ketidaklayakan pemimpin terpilih secara demokratis hanya akan meningkatkan apatisme warga terhadap proses demokrasi. Di balik apatisme ini sebenarnya kekuatan antidemokrasi mengintip dan dapat menjungkirbalikkan tatanan demokrasi dalam sekejap,” tutur Ito. 

Editor : Sotyati

UKRIDA
Zuri Hotel
Back to Home