Negara-negara OKI Berjanji Hapus "Kebijakan Sektarian

JEDDAH, SATUHARAPAN.COM - Negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang mewakili lebih dari 1,5 miliar Muslim di dunia, Kamis (19/6) berkomitmen menghapus kebijakan-kebijakan "sektarian".

Sebanyak 57 anggota OKI "bersatu dalam memerangi kebijakan-kebijakan sektarian dan eksklusif yang membuat sejumlah negara mengalami perpecahan dan mengancam keamanan maupun stabilitas," demikian pernyataan bersama yang disampaikan pada akhir pertemuan di Jeddah.

Sejumlah negara Muslim kini memang mengalami ancaman perpecahan. Di Irak, kelompok garis keras Sunni -- yang dipimpim Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) -- memberontak terhadap pemerintahan Syiah di Baghdad dan telah menguasai sebagian besar wilayah utara negara tersebut.

Pernyataan OKI, yang dibacakan oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Saud al-Faisal, tidak secara eksplisit menyebut nama Irak. Meskipun demikian, sejumlah negara mengatakan bahwa kebijakan sektarian yang dilakukan oleh pemerintah Syiah adalah pemicu pemberontakan Sunni.

Kepada wartawan, Faisal menuduh Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki sebagai pihak yang bertanggung jawab atas "memburuknya situasi Irak" karena memicu persoalan di negaranya sendiri.

Pernyataan tersebut muncul sebagai respon atas tuduhan Baghdad yang menyatakan bahwa Arab Saudi telah mendanai kelompok militan dan mendukung tindakan kriminal dari gerilyawan Irak.

"Tuduhan tersebut menggelikan. Nasihat saya kepada Maliki adalah untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam memerangi terorisme," kata Faisal.

Pemerintah Arab Saudi memburu anggota jaringan Al Qaida menyusul munculnya sejumlah serangan pada 2003-2006. Akibatnya, banyak geilyawan yang melarikan diri ke Yaman. 

Di Yaman, para pelarian tersebut kemudian mendirikan Al Qaeda in the Arabian Peninsula, salah satu sayap jaringan terorisme global yang paling kuat.

Sementara itu di Suriah, negara-negara OKI mengecam "terorisme dalam segala bentuknya" dan menyesalkan sikap komunitas internasional yang gagal mencari solusi bagi perang saudara di sana.

Dalam pernyataan yang diberi judul "Jeddah Declaration" itu, OKI juga menolak hasil pemilu Suriah yang memenangkan Presiden Bashar al-Assad.

"Para menteri (dari negara-negara OKI) menolak pemilu presiden yang digelar baru-baru ini di Suriah berikut hasilnya. Penolakan ini diambil karena bertolak belakang dengan Komunike Jenewa (yang berbicara mengenai transisi demokratis Suriah)," demikian Deklarasi Jeddah. (AFP)