PBB Puji Tunisia dengan Konstitusi Baru untuk Transisi Demokrasi

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Sekretaris  Jenderal  Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Ban Ki –moon mengatakan bahwa konstitusi baru Tunisia merupakan "tonggak bersejarah" dalam transisi demokrasi  di negara itu.

Dalam sebuah pernyataan  yang disampaikan juru bicaranya, Ban mendorong aktor-aktor politik Tunisia untuk memastikan langkah selanjutnya  dari transisi  politik dilakukan secara "damai, inklusif dan transparan".

Majelis Nasional  Konstituante Tunisia, hari Minggu (26/1) menyetujui  konstitusi baru yang  pertama sejak demonstrasi massa besar-besaran  yang menggulingkan Presiden Zine El Abidine Ben Ali pada Januari 2011.

Tindakan warga Tunisia memicu gelombang pemberontakan yang populer di seluruh Afrika Utara dan Timur Tengah yang dikenal sebagai Arab Spring (Musim Semi Arab), yang juga menyebabkan jatuhnya rezim di Mesir, Libya dan Yaman.

Ban mengatakan bahwa  "Tunisia bisa menjadi model untuk negara lain (dalam) menjalankan  reformasi,”  kata juru bicara itu.

Dalam pernyataan itu, Sekjen mencatat bahwa penakanan pada lembaga-lembaga demokratis yang diciptakan oleh konstitusi dan undang-undang terkait akan membantu mempromosikan akuntabilitas dan supremasi hukum  dengan cara sepenuhnya menghormati hak asasi manusia.

Dia menekankan bahwa  bagaimanapun,  perhatian juga harus diberikan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi  yang dicapai dengan cara yang adil dan berkelanjutan.

PBB juga menegaskan kembali dukungannya  dan mendorong masyarakat internasional untuk meningkatkan dukungan untuk upaya negara untuk mengkonsolidasikan demokrasinya dan untuk mengatasi tantangan ekonomi ke depan.

Pada hari Sabtu, Ban berbicara kepada Presiden Tunisia, Moncef Marzouki, melalui telepon untuk mengucapkan selamat kepadanya atas "kemajuan yang dicapai dalam proses transisi Tunisia," kata juru bicara itu. (un.org)