Loading...
EKONOMI
Penulis: Prasasta Widiadi 01:21 WIB | Selasa, 12 Mei 2015

Pemda Harus Optimalkan Hasil Mentah SDA Menjadi Bernilai Tambah

Ilustrasi: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Andrinof Achir Chaniago (kiri) pada salah satu acara di Kantor Kementerian PPN. Pappenas beberapa waktu lalu. (Foto: Prasasta Widiadi).

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah daerah (pemda) perlu mempercepat optimalisasi pengembangan  ekonomi berbasis industri bernilai tambah, daripada sekadar mengoptimalkan hasil mentah sumber daya alam.

“Kami ingin memprovokasi daerah-daerah yang kaya sumber daya alam untuk mempercepat transformasi ekonomi, dengan membangun kawasan industri, pusat-pusat pelatihan dan pendidikan," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Andrinof Achir Chaniago dalam forum konsultasi dengan para Gubernur di Jakarta, Senin (11/5). 

Selain itu, pemerintah juga ingin menyasar peningkatan peran daerah dalam pembentukan Produk Domestik Bruto nasional yang selalu didominasi Pulau Jawa sebesar 58 persen, dan sisanya luar Jawa sebesar 42 persen, menurut data 2013.

Andrinof sebelumnya mengatakan pemerintah ingin kontribusi luar Jawa dapat naik minimal mencapai 45 persen terhadap PDB nasional pada 2015.

Dia menuturkan, kajian Bappenas menemukan fakta bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah provinsi di Indonesia dikarenakan wilayah tersebut tersebut hanya memanfaatkan hasil mentah dari sumber daya alam. Tanpa menyebutkan secara rinci, dia mengatakan terdapat tujuh provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat dalam beberapa tahun terakhir.

Sedangkan, sejumlah provinsi yang tidak hanya bergantung dari hasil alam, namun juga telah mengoptimalkan sektor lainnya seperti manufaktur dan membangun industri menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkelanjutan.

Pemerintah pusat, lanjut dia, berupaya mengakomodir kebutuhan daerah untuk membangun kawasan industri dan kebutuhan untuk ekonomi berkelanjutan, salah satunya dengan memprioritaskan infrastruktur listrik.

Projek pembangkit listrik dengan total 35 ribu megawatt hingga 2019, menurut dia, ditujukan untuk memfasilitasi pengembangan kawasan industri terutama di luar Jawa, selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

"Maka itu jika para Gubernur gigih, ngotot untuk membangun listrik itu suatu yang wajib kita respon," menurut dia.

Pemerintah memetakan sasaran pembangunan untuk daerah-daerah, khususnya di luar Jawa, dalam dimensi pembangunan antarkewilayahan.  (Ant)

Editor : Eben Ezer Siadari


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home