Pemerintah Bentuk Saber Pungli

MINAHASA UTARA, SATUHARAPAN.COM - Komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberantas pungutan liar di sektor pelayanan publik semakin gencar. Menko Polhukam Wiranto telah menyiapkan nama-nama yang masuk dalam tim Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli).

Saat kunjungan di Minahasa Utara, Presiden menegaskan kembali kepada seluruh aparat yang bertugas di sektor pelayanan publik untuk tidak melakukan pungli.

"Sekarang sudah ada yang namanya Saber Pungli; sapu bersih pungli, entah itu urusan Sertifikat, SIM, KTP, STNK, ijin-ijin. Hati-hati. Sekali lagi saya titip ini untuk aparat, hati-hati. Mata saya memang hanya ada dua, tetapi saya mempunyai mata dan telinga yang lain," kata Presiden Jokowi dalam acara Penyerahan Sertifikat Tanah Program Strategis Tahun 2016 di Pendopo Kantor Bupati Minahasa Utara, hari Selasa (18/10) sore. 

Presiden memastikan akan memberikan sanksi berupa pemecatan bagi pegawai yang terbukti melakukan pungli. Hal ini bertujuan untuk membangun budaya kerja yang bersih, budaya kerja yang cepat, tidak ada pungli.

"Saya ingin rakyat dimudahkan, rakyat digampangkan dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah. Ini bukan urusan berapa punglinya, tapi ini menyusahkan, meresahkan, dan menjengkelkan," kata Presiden.

Pemerintah sekarang ini sedang menggarap sistem dalam jaringan di mana masyarakat dapat memberikan pengaduan tentang praktik pungli. Pemerintah juga sedang menyiapkan Peraturan Presiden untuk menjadi payung hukum satgas dalam menghentikan pungutan liar.

Satgas Saber Pungli akan mengendalikan, merencanakan, mengawasi dan menerima laporan dari unit-unit pengawasan di masing-masing kementerian/lembaga.

Dengan pembentukan Satgas Saber Pungli, diharapkan pungli dapat dibersihkan secara tuntas, sistematis dan menyeluruh sehingga kegiatan pemberantasan pungli itu akan bersifat simultan. (Setpres/Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja