Loading...
INDONESIA
Penulis: Reporter Satuharapan 10:56 WIB | Jumat, 28 April 2017

Tahapan Pilgub Jabar 2018 Dimulai Agustus 2017

Ilustrasi: Petugas mengangkut kotak suara yang akan didistribusikan ke kelurahan di Kecamatan Palmerah, Jakarta, Senin (17/4, dalam rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua 19 April 2017. (Foto: Antara)

BANDUNG, SATUHARAPAN.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menyatakan tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 akan dimulai pada Agustus 2017.

"Tahapan awal nanti akan dimulai dengan perekrutan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS), kemudian pemuktahiran data pemilihan dan lain-lain," kata Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat, di Bandung, Jumat (28/4).

Ditemui usai menghadiri penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk dukungan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pilkada Serentak 2018 di 16 kabupaten/kota, di Gedung Sate Bandung, Yayat menuturkan tahapan Pilgub Jabar 2018 di tahun ini adalah pembuatan pedoman teknis dan penyusunan daftar pemilih.

"Setelah tahap persiapan maka kita akan masuk ke tahap pelaksanaan yang meliputi pendaftaran pasangan calon, kampanye, dan perhitungan surat suara," kata dia.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan karena telah menandatangani NPHD Pilgub Jabar dan Pilkada Serentak di 16 kabupaten/kota 2018 setelah sebelumnya terkendala aturan teknis.

"Kami berterima kasih kepada Pak Aher karena akhirnya pagi ini NHPD sudah resmi ditandatangani," kata dia.

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut diketahui bahwa total anggaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pilkada Serentak 2018 di 16 kabupaten/kota ialah Rp1,687 triliun.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menuturkan dalam NPHD tersebut dijelaskan total anggaran penyelenggaraan untuk Pilgub Jawa Barat dan Pilkada Serentak 2018 di 16 kabupaten/kota untuk KPU Provinsi Jawa Barat Rp1,169 triliun, untuk Bawaslu Provinsi Jawa Barat Rp322 miliar dan juga untuk unsur lainnya seperti Kepolisian dan TNI.

"Yang keseluruhannya berjumlah Rp1,687 triliun, itu untuk KPU, Bawaslu, kepolisian ada Polda Jabar, Polda Metro Jaya, lalu TNI ada Kodam III Siliwangi dan Kodam Jaya, termasuk unsur penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh Pemprov Jabar yakni desk pilkada," kata Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan.(Ant)

Editor : Sotyati


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home