Loading...
LAYANAN PUBLIK
Penulis: Diah Anggraeni Retnaningrum 11:03 WIB | Rabu, 25 Mei 2016

Ahok akan Laporkan Sistem Uji Kir Baru ke KPK

Ilustrasi. Lembar uji kelayakan emisi kendaraan yang diberikan kepada pengendara setelah melalui tes uji emisi yang digelar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pengawasan Pemerintah Kota Jakarta Selatan di Jalan Karang Tengah, Cinere, Jakarta Selatan, Selasa (17/5). Uji emisi kendaraan bertujuan untuk mengukur tingkat polusi udara di Jakarta yang rencananya digelar selama tiga hari di kawasan Jakarta Selatan. (Foto: Dedy Istanto).

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akan menyerahkan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai perbaikan sistem uji kir atau pengujian kendaraan bermotor di Ibu Kota. Saat ini, dua Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) telah menggunakan sistem komputerisasi teknologi informasi (TI).

"Uji kir kami sekarang cukup baik. Saya sudah minta dia (Dinas Perhubungan dan Transportasi) lapor ke KPK sistem kami yang baru," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, hari Selasa (24/5).

Dengan sistem TI yang digunakan, semua pemeriksaan tidak dilakukan oleh petugas. Sehingga dapat mengurangi risiko adanya oknum yang bermain.

Saat ini sistem TI sudah diterapkan di dua PKB yakni di PKB Pulogadung dan PKB Cilincing. Sementara di PKB Kedaung Angke masih dalam tahap uji coba. Rencananya, pada Juli mendatang baru akan diterapkan sepenuhnya.

Sebelumnya Basuki bersama dengan petugas KPK melakukan inspeksi mendadak di Balai PKB Kedaung Angke. Saat itu banyak ditemukan calo yang berseragam petugas. Bahkan beberapa alat yang ada dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan saat ini ada 20 Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) yang berminat untuk kerja sama dengan Pemprov DKI terkait uji kir kendaraan bermotor.

"Saat ini sudah 20 ATPM yang mengaku berminat dan bisa lebih banyak lagi. Jadi dengan penambahan ini masyarakat tidak perlu ngantri lagi, namun kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, hari Senin (23/5).

Dia mengaku telah mengirimkan surat kepada Kementerian Perhubungan dan untuk akreditasi akan dibantu oleh Sucofindo.

Rencananya, pihaknya akan dirumuskan model seperti apa pengujian kir yang dapat ditangani swasta. Dia berharap dengan adanya penambahan dari pihak swasta dapat mempercepat masyarakat yang ingin melakukan uji kir.

 

Editor : Bayu Probo


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home