Akademisi Harap Kartu Indonesia Pintar Tangkal Radikalisme

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Program Studi Kesejahteraan Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Nafsiah Arifuzzaman mengharapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Presiden Joko Widodo mampu menangkal radikalisme.

“Sekarang kita sering mendengar banyak orang yang berbuat radikal, seharusnya KIP bisa menangkal hal seperti itu,” kata Nafsiah yang ditemui usai menjadi narasumber dalam Talk Show DPD RI ‘Pro-Kontra Kartu Sakti dan Jaminan Sosial’, di Ruang Wartawan DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11).

Menurut dia, pemerintah harus selektif dalam memberi bantuan kepada masyarakat. “Orang yang benar-benar miskin harus diberikan beasiswa, agar mereka tidak lantas berbuat radikal di tengah masyarakat,” dia menambahkan.

Ketua Program Studi Kesejahteraan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu pun mengharapkan pemerintah tidak hanya memberi bantuan secara finansial, tapi bisa mengedukasi masyarakat. Karena ia mengaku kesal melihat masyarakat yang terkesan hanya menopang tangan menunggu bantuan dari pemerintah.

“Bahkan, dalam banyak kasus, ada orang yang meminta surat keterangan miskin hanya untuk mendapat bantuan sosial tersebut,” kata dia.

Nafsiah juga mengungkapkan pemerintah harus memiliki target penerima beasiswa. Dengan begitu, masyarakat dapat berpikir bahwa KIP bukan membuat warga miskin bisa sekolah, tapi untuk membantu biaya sekolah.

Oleh karena itu, Nafsiah mengatakan seharusnya pemerintah melibatkan sosok yang berada di lembaga pendidikan. “Bila pemerintah ingin melibatkan akademisi untuk memberi edukasi, saya siap. Bentuknya, bisa penyuluhan, pelatihan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, atau apapun yang sesuai dengan program itu,” ucap Nafsiah.

Sementara dari sisi sosial, dia menyoroti capital social development yang harus dipahami oleh pelaksana program, misalnya dalam konteks pendidikan dan pembinaan kemandirian dibutuhkan investasi dan pembangunan sosial. “Karena hal tersebut jauh lebih penting dibanding sekeda transfer uang untuk bayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP),” ujar Nafsiah.

Meski begitu, dia mengaku sejak awal mengapresiasi program KIP bersama dua kartu lainnya, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Nafsiah berpendapat ketiga kartu tersebut baik dan layak mendapatkan apresiasi, terlebih KIS yang melindungi masyarakat mulai dari pencegehan hingga proses pemulihan.

“Tapi pemerintah sosialisasinya jangan hanya melalui televisi saja, harus turun langsung ke masyarakat,” kata dia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja