AP-I Paparkan Bandara Merugi Diambil Alih Kemenhub

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - PT Angkasa Pura I,  memaparkan bandara-bandara di bawah operasinya merugi sepanjang 2014, yang direncanakan akan diambil alih oleh Kementerian Perhubungan.

Sekretaris Perusahaan Angkasa Pura I Farid Indra Nugraha saat dihubungi di Jakarta, Kamis (11/6) menyebutkan,  terdapat enam bandara yang masih merugi, di antaranya Frans Kaisiepo Biak, El Tari Kupang, Pattimura Ambon, Lombok Praya, Adisumarmo Solo dan Sam Ratulangi Manado.

"Ada sekitar enam bandara yang masih merugi di tahun 2014, yang juga masih merugi pada tahun sebelumnya," katanya.

Farid merinci, Bandara Frans Kaisiepo Biak merugi Rp32 miliar pada 2014 atau meningkat 18 persen dari 2013 Rp 27 miliar, El Tari Kupang merugi Rp18 miliar 2014 atau meningkat 100 persen dari 2013 Rp9 miliar, dan Bandara Pattimura Ambon merugi Rp30 miliar atau sama seperti 2013 Rp30 miliar.

Selain itu, Bandara Lombok Praya rugi Rp30 miliar atau menurun 17 persen dari Rp36 miliar 2014 dari pada 2013, Bandara Adisumarmo Solo rugi Rp20 miliar atau meningkat 17 persen dari Rp 17 miliar 2013, dan Bandara Sam Ratulangi Manado yang rugi Rp21 miliar atau naik 300 persen dari R 7 miliar pada 2013.

Pasalnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan mengusulkan akan mengambil alih bandara-bandara merugi yang dikelola oleh AP I dan II, untuk dijadikan badan layanan umum (BLU) agar kondisi keuangan perusahaan bisa lebih baik.

Farid mengaku, mendukung upaya pemerintah akan mengurangi beban operasional perusahaan.

"Apabila diambil alih oleh Kemenhub tentu akan lebih mudah untuk dikembangkan," katanya..

Terkait, Bandara El Tari Kupang yang merupakan salah satu calon bandara akan diambil alih pengelolaannya, Farid mengatakan masih ada sengketa tanah dengan TNI AU.

Dia menjelaskan,  awalnya Bandara El Tari Kupang diserahkan ke AP I untuk dikembangkan, namun pengembangannya sulit karena bandaranya bersatu dengan bandara TNI AU.

"Kami terhambat status lahan untuk pengembangan bandara, kita hitung sekitar tiga per empat lahannya milik TNI, karena itu kami siap kembalikan dan dukung rencana kementerian," katanya.(Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja