APBD DKI 67 Triliun, Fokus Dialokasikan untuk Pekerjaan Umum

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Memasuki musim penghujan tahun ini, Pemprov DKI Jakarta semakin menggencarkan upayanya dalam menangani banjir. Tidak tanggung-tanggung APBD DKI sebesar Rp. 67 triliun, selain untuk anggaran pendidikan di Jakarta yang dikatakan cukup besar, Pemprov juga akan memfokuskan di pekerjaan umum.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama pada Rabu (6/11) lalu telah menandatangani e-katalog dalam acara peluncurannya di LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah), di SME Tower, Pancoran, Jakarta Selatan. 

Dirinya sempat mengeluhkan, sebelum ada e-katalog ini, untuk membeli alat berat itu sangat sulit, karena lambatnya penganggaran.

“Terus terang kita punya kelemahan, pembelian alat berat itu sangat pelan. Kita Februari kemarin ada uang, tapi tidak bisa beli alat berat, kan lucu. Selama sembilan bulan, uang ditaruh di bank dan tidak ada bunga depositonya uang pemerintah di APBD itu.” ujar Basuki di Balai Kota, Jumat (8/11).

“Penggunaannya kita betul-betul akan full di transportasi, banjir, pembebasan lahan, kita sudah banyak beli lahan,” kata Basuki.

“Kita mau kerjakan habis-habisan sungai, dan jalan kita akan bikin zero holes. Dengan adanya e-katalog, kita pakai sistem per ton untuk belanja hotmix dan beton,” lanjutnya.

Dia juga memastikan, pekerjaan ini bisa cepat, karena berbeda dengan kondisi dulu di mana mengajukan anggaran tahun ini, tahun depan baru bisa turun anggarannya.

Selain itu, Basuki menjelaskan, sekitar 52 persen dari anggaran ini untuk keperluan belanja langsung Pemprov. Jadi anggaran belanja langsung ini sudah naik tiga kali lipat dari sebelumnya. Pihaknya juga memprediksi pekerjaan-pekerjaan ini akan cepat, karena sudah terdaftar. Kalau salah satu saja dari pekerjaan ini lambat seperti tahun kemarin, maka semua pekerjaan selanjutnyan mundur, dan kalau semua mundur akan jadi berantakan.

Rencana yang telah disetujui oleh DPRD ini, Basuki menambahkan bahkan jika anggaran tersebut diperhitungkan dalam APBD-P bisa mencapai 70 triliun. “Kepastiannya, kalau dilihat dari muka-mukanya teman-teman DPRD, sepertinya oke-oke saja,” ujar Basuki.

Akan tetapi, mengenai kepastian kapan dilaksanakannya, dirinya enggan berkomentar dan meminta media untuk menanyakannya kepada Sarwo Handayani selaku Ketua Bidang Penganggaran-nya. “Targetnya sendiri tetap kita kejar tahun ini,” tandasnya.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja