Para Biksu Buddha pawai bersama para pengujuk rasa antipemerintah di Bangkok pada Minggu (19/1). Mereka mendesak PM Yingluck Shinawatra mundur dan membuat jalan bagi \\\\\\\\\\\\\\\"dewan rakyat\\\\\\\\\\\\\\\" mengawasi reformasi untuk membatasi dominasi politik keluarga miliarder Shinawatra tersebut. (Foto: Antara)
BANGKOK, SATUHARAPAN.COM - Kekerasan terkait politik di Thailand telah membunuh sembilan orang dan melukai 554 lainnya sejak 30 November, kata Pusat Layanan Medis Darurat Erawan Pemerintah Metropolitan Bangkok.
Kementerian Kesehatan Masyarakat mengungkapkan sebelumnya bahwa kekerasan politik antara 26 Desember tahun lalu sampai 19 Januari tahun ini telah membunuh empat orang dan menyebabkan 267 lainnya terluka.
Kementerian itu juga memperingatkan peningkatan risiko insiden berdarah dan pertumpahan darah dalam beberapa hari mendatang, demikian seperti dilansir kantor berita Xinhua.
Operasi anti-pemerintah untuk melumpuhkan Bangkok guna menggulingkan pemerintah sementara telah memasuki hari kesembilan pada Selasa (21/1).
Aksi anti-pemerintah telah meluas ke daerah-daerah lain dengan pengunjuk rasa memblokir kantor-kantor pemerintah di sejumlah provinsi selatan.
Pada Minggu, 46 negara dan wilayah telah mengeluarkan peringatan perjalanan untuk Thailand, kata Sek Wannamethee, Direktur Jenderal Departemen Informasi Kementerian Luar Negeri.
Kuwait dan Oman adalah dua negara terbaru yang mengeluarkan peringatan tersebut dan meminta warga negaranya untuk meninggalkan Thailand.
Dalam peringatan perjalanan terbaru yang dikeluarkan pada Senin, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mendesak warganya menjauhkan diri dari protes dan pertemuan-pertemuan besar di Bangkok dan provinsi lain.
Amerika Serikat juga mendesak semua pihak di Thailand untuk menahan diri dari kekerasan saat sekutu Amerika Serikat itu memberlakukan keadaan darurat untuk mengatasi protes massa.
Washington mengutuk kekerasan dan menyerukan penyelidikan insiden-insiden termasuk serangan granat yang menewaskan satu orang dan melukai puluhan lainnya.
"Kami mendesak semua pihak untuk menahan diri dari kekerasan, menahan diri, dan menghormati aturan hukum," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Marie Harf dalam pernyataan.
"Kami mendorong semua pihak yang terlibat untuk melakukan dialog yang tulus guna menyelesaikan perbedaan politik secara damai dan demokratis."
Pemerintahan Perdana Menteri sementara Yingluck Shinawatra mengumumkan keadaan darurat selama 60-hari, yang mencakup larangan pertemuan lebih dari lima orang, tetapi mengesampingkan penggunaan kekuatan atau memberikan peran utama kepada tentara.
Pada tahun 2010, tindakan keras yang dipimpin militer terhadap protes-protes - kemudian dipimpin oleh pasukan yang bersimpati kepada klan Shinawatra - menyebabkan puluhan kematian.
Yingluck telah menyerukan pemilihan umum pada 2 Februari, namun pihak oposisi utama memboikot pemungutan suara. Para pengunjuk rasa telah bersumpah untuk menutup Bangkok sampai Yingluck jatuh.
Thailand adalah sekutu AS tertua di Asia, dengan kerajaan yang kemudian dikenal sebagai Siam, yang terkenal menawarkan gajah-gajah kepada presiden Abraham Lincoln untuk melawan perang saudara. (Ant)
MOBILE VERSION
