Loading...
INDONESIA
Penulis: Febriana Dyah Hardiyanti 13:10 WIB | Rabu, 07 September 2016

Disalahgunakan, Ahok akan Hentikan Dana Bamus Betawi

Ilustrasi: Ondel-ondel, ciri khas kesenian tradisional Betawi, menghiasi acara pergelaran Lebaran Betawi di lapangan Monumen Nasional (Monas), yang diikuti perwakilan pemerintah kota dari Jakarta Utara, Barat, Timur, Selatan, dan Kepulauan Seribu, dan digelar dua hari, Sabtu sampai dengan Minggu 13-14 September 2014. Acara dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan sore hari. (Foto: Dedy Istanto).

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), akan menghentikan hibah sebesar Rp 4-5 miliar per tahun kepada Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (Bamus Betawi). Menurutnya, tak seharusnya organisasi masyarakat, terlebih yang rutin didanai pemerintah, melakukan politisasi serta melanggar undang-undang dan Pancasila. Ahok mengungkapkan rasa kecewanya.

“Saya sih mau stop saja, karena sudah main politik. Pakai mimbar Lebaran Betawi untuk pidato yang isinya memaki-maki SARA dan rasis. Tak seharusnya seperti itu. Lalu mereka kumpul-kumpul untuk membikin politik, ingin orang Betawi yang jadi gubernur. Sudah enggak benar itu. Organisasi mana pun yang tidak sesuai dengan Pancasila dan prinsip UUD 45 seharusnya langsung dicoret,” ujar Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, hari Rabu (7/9) pagi.

Ahok juga menyarankan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, untuk mengundurkan diri dari PNS apabila terbukti terlibat dalam pelanggaran itu.

“Saya tidak tahu Pak Saefullah terkait apa tidak. Kita lagi cari nih. Pak Saefullah mundur saja kalau dia sebagai PNS membiarkan hal itu terjadi. PNS kan disumpah tidak boleh SARA. Enggak boleh melanggar UUD '45 dan Pancasila,” katanya.

Saefullah dianggap ikut mendukung Bamus Betawi untuk hanya mendukung pemimpin yang berlatar belakang suku Betawi menjadi gubernur DKI Jakarta pada periode mendatang. Ahok menyayangkan hal itu. Ia menyarankan Saefullah untuk berlaku fair dengan tidak melibatkan organisasi masyarakat apabila ingin ‘melawan’ dia di pilkada.

“Saya enggak berhentikan Pak Saefullah karena belum tahu kebenarannya. Kalau terbukti ya, itu namanya penyalahgunaan jabatan. Kalau mau lawan, ya harus fair," ujar dia.

Namun, Ahok berpasrah apabila Bamus Betawi tetap akan mengarah pada politisasi dengan konsekuensi tidak akan diberikan dana hibah dari pemerintah. “Silakan saja seperti itu, tapi dengan catatan tidak lagi menerima uang hibah. Uang hibah tidak boleh digunakan untuk berpolitik. Karena itu, saya harus stop. Uang rakyat tidak bisa dipakai untuk Bamus Betawi seperti itu.”

Ahok, ke depan, mengatakan, mengenai Budaya Betawi, akan lebih berfokus pada hal-hal yang bermanfaat bagi kemaslahatan bersama seperti pelestarian kesenian tari-tarian dan peninggalan bersejarah seperti Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan.

Editor : Sotyati


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home