Gambar Bendera Bintang Kejora Jadi Polemik di Australia

DARWIN, SATUHARPAN.COM - Sebuah lukisan mural bendera Bintang Kejora di pusat kota Darwin, Australia, telah menjadi polemik dan disiarkan sejumlah media internasional, jelang kunjungan Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, ke Australia.

Lukisan mural itu telah terpampang di sebuah tembok di pusat bisnis kota Darwin sejak Juni lalu. Namun pekan lalu, beberapa hari menjelang kunjungan Luhut ke Australia,pemilik properti dimana mural itu dilukis, telah meminta seniman yang melukisnya menggantinya karena adanya 'tekanan eksternal.' Tekanan eksternal itu, menurut laporan abc.net.au, diduga berasal dari pemerintah Indonesia, yang kantor konsulatnya berdekatan dengan gambar itu.

Bendera Bintang Kejora selama ini dikenal sebagai bendera negara Papua, dan di Indonesia, yang mengibarkannya dapat terancam hukuman pidana.

abc.net.au mewawancari Andre Omer Siregar, konsulat Indonesia di Darwin, dan mengakui dirinya menulis surat kepada pemerintah setempat tentang keberatannya atas gambar mural itu.

Andre mengatakan adanya gambar itu yang berdekatan dengan kantor konsulat Indonesia serta gedung parlemen, memunculkan pertanyaan dari pejabat Indonesia yang berkunjung ke Australia, bagaimana sesungguhnya dukungan Australia terhadap gerakan yang ingin menentukan nasibnya sendiri di Papua.

Namun, dalam komentarnya lewat akun twitternya pada 5 Juni,  Andre Siregar membantah adanya tekanan eksternal terhadap gambar mural itu.

"I am unaware of external pressure. Good neighbours and friends are always open to discussions," kata kicauannya di akun twitternya @aosny2011, yang dia tautkan juga ke akun twitter abc.net.au. Kicauan Andre Siregar tersebut telah dilansir ulang oleh harian Inggris, The Guardian.

Sejak terungkap adanya permintaan untuk menghapus gambar mural bendera Bintang Kejora tersebut, di dunia maya telah muncul penggalangan pendapat untuk melawan permintaan itu. Beberapa kelompo aktivis HAM Australia  lewat akun Facebook membuat semacam polling dan menanyakan apakah seharusnya gambar mural itu dihapus atau dipertahankan. Sebagian besar warga Australia yang memberikan komentar menganggap permintaan untuk menghapusnya tidak menghargai kebebasan berekspresi, suatu prinsip yang sangat penting dalam konstitusi Australia.

Perlawanan paling sengit datang dari salah satu organisasi hak asasi manusia terkemuka di Australia, Australian Lawyers for Human Rights (ALHR). Presiden organisasi itu, Benedict Coyne, dalam pernyataannya mengatakan, ALHR prihatin dengan laporan media yang menyatakan pemilik properti telah meminta para seniman untuk melukis ulang di atas mural bergambar bintang kejora sebagai 'hal yang mendesak' mengikuti  tekanan eksternal.

Menurut Coyne, ALHR prihatin dengan dugaan menggunakan 'tekanan eksternal' sebagai upaya untuk membatasi hak kebebasan berbicara dan berekspresi di Australia. "Hak-hak ini sangat penting untuk demokrasi yang sehat," kata dia.

"Harus diingat bahwa hak untuk kebebasan berekspresi mencakup hak untuk melakukan advokasi secara damai terhadap hal-hal seperti referendum dan kemerdekaan, selama advokasi tidak melibatkan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan," kata dia.

"Jika warga Northern Territory ingin menaruh perhatian akan nasib orang Papua yang terlibat dalam perjuangan untuk penentuan nasib sendiri dan melakukannya sesuai dengan hukum Australia, seharusnya tidak ada tekanan eksternal untuk membungkam mereka," ia mengatakan.

Sementara itu convenor ALHR untuk wilayah Northern Territory. Monique Hurley, mengatakan upaya untuk menerapkan tekanan apapun untuk menghapus mural tersebut sangat mengganggu mengingat bahwa pemerintah Indonesia terus membatasi akses wartawan asing dan pemantau hak asasi manusia ke Papua.

Pada gilirannya, kata dia, ini telah menghambat pengungkapan pelanggaran hak asasi manusia yang diduga telah dilakukan oleh Indonesia.

Coyne mengatakan ALHR menyerukan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah-langkah segera untuk mengakhiri serangan pasukan keamanan Indonesia terhadap penduduk Papua dan 'meningkatnya kebebasan berekspresi di wilayah Papua negara.'

Menkopolhukam Luhut Pandjaitan berada di Australia pekan ini dan mengatakan isu Papua menjadi salah satu topik pembicaraannya dalam pertemuan bilateral dengan pemerintah Australia.

Editor : Eben E. Siadari