Gelontorkan Rp 1 T, Mendagri Ingin Parpol Dukung Pemerintah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengharapkan rencana pemberian dana bantuan sebesar Rp 1 triliun lewat APBN dapat mengajak partai politik (parpol) untuk mendukung sistem kepemimpinan nasional.

"Pertimbangannya agar parpol ke depan mendukung sistem kepemimpinan nasional," kata Tjahjo kepada sejumlah wartawan, di Jakarta, Selasa (10/3).

"Selain itu juga penyederhaan sistem pemilu, dan  menghindari praktek korupsi," dia menambahkan.

Menurut Tjahjo, hal seperti itu sebenarnya sudah terlaksana di sejumlah negara seperti  Jerman, negara di benua Amerika Selatan, dan negara - negara Skandinavia.

Meski begitu, Mendagri menegaskan wacana dana untuk parpol sebesar Rp 1 triliun dari APBN tidak akan direalisasikan dalam waktu dekat.

"Wacana pemberian bantuan dana sebesar Rp 1 triliun kepada parpol dari APBN itu program jangka panjang, kalau untuk sekarang tidak tepat karena pemerintah sedang fokus optimalisasi pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Tjahjo.

Terlebih, dia melanjutkan, saat ini parpol dan anggota DPR sedang mendapat sentimen negatif dari masyarakat. Sehingga, kata Tjahjo, butuh perbaikan citra lebih dahulu. "Salah satunya, trasparansi dana parpol, baik untuk kampanye, operasional, maupun kaderisasi," tutur politisi PDI Perjuangan itu.

"Di samping itu, iuran anggaran parpol juga harus dihidupkan kembali," Mendagri menambahkan.

Tingkatkan Parlieamentary Threshold

Tjahjo menjelaskan UU 2/2008 tentang Parpol harus diperbaiki lebih dahulu sebelum aturan pemberian dana untuk parpol direalisasikan. Setidaknya setelah melihat hasil Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 lalu, ia memandang perlu aturan yang memuat pemberian sanksi tegas bagi parpol  yang melakukan pelanggaran, contohnya pembubaran.

"Karena, rekrutmen kepemimpinan daerah dan nasional itu lewat parpol, jadi negara berkewajiban membantu pendanaan parpol itu," kata dia.

Namun, melihat jumlah partai politik yang ada sekarang, Tjahjo menganggap biaya yang akan diberikan terlalu besar (mencapai Rp 10 triliun per tahun, Red). Oleh karena itu, dia berharap ada peningkatan ambang batas parliamentary threshold secara bertahap oleh penyelenggara pemilu.

"Sehingga anggaran yang nantinya digelontorkan pemerintah untuk parpol itu bisa sebagai dana abadi, penggunaannya bisa diaudit juga lewat BPK, dan mendapat kontrol masyarakat," tutur Mendagri.

"Ini semua jangka panjang, parpol harus diperbaiki, rekrutmen dan sanksi pada kader juga harus dioptimalkan," kata dia.

Menurut Mendagri, bantuan yang diberikan pemerintah kepada parpol saat ini masih sedikit. Oleh karena itu, ia berharap wacana yang disampaikannya mendapat respons dari semua pihak demi kemajuan parpol di Indonesia.

Editor : Bayu Probo