INDEF Desak BPS Segera Ungkap Indeks Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Institution for Development for Economic and Finance (INDEF) mempertanyakan sikap Pemerintah yang tak kunjung mengungkap data tentang kemiskinan dan pengangguran. Institusi ini menduga Badan Pusat Statistik (BPS) sengaja menunda menyiarkan indeks kesejahteraan rakyat karena angkanya yang memburuk.

"Menjadi pertanyaan besar ketika di dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo tahun ini di parlemen, indikator yang berkaitan dengan kemiskinan dan pengangguran tidak disampaikan," ujar Peneliti INDEF, Fadhil Hasan, sebab biasanya data tersebut diungkapkan.

Menurut lembaga pemerhati masalah ekonomi dan keuangan tersebut, informasi tentang data indikator kesejahteraan sangat penting. Sebab, bagi pemerintah, data tersebut dipakai untuk mengevaluasi, merencanakan, dan menentukan program-program untuk mencapai target pembangunan nasional.

"Sekarang ini indikator itu merupakan bagian yang utama dalam kita membangun (dan menjadi), tolak ukur utama dalam menilai kinerja pemerintah itu sendiri," kata Fadhil kepada wartawan di Kantor INDEF, hari Senin (24/8).

INDEF pun mempertanyakan sikap BPS yang terkesan menyembunyikan informasi data kemiskinan, terlebih bila dengan alasan perkembangan yang ada tidak sesuai dengan target-target yang ditetapkan pemerintah.

Fadhil mengatakan, setiap tahun pada bulan Maret, BPS melakukan survei sosial ekonomi nasional dan biasanya mengumumkan hasilnya pada bulan Juli di tahun yang sama.

"Tahun ini pengecualian. BPS belum menyampaikan kepada publik tentang perkembangan atau hasil survei pada bulan itu," kata Fadhil.

Fadhil mengatakan, BPS seharusnya menjadi lembaga yang independen, yang objektif, yang seharusnya melihat kepentingan publik, dan menjadi referensi utama dalam setiap langkah menyampaikan hasil survei data informasi yang dibutuhkan publik.

"Kalau (tidak ada) ketersediaan data, dan perkembangan update masalah kemiskinan ini, bagaimana kita punya perencanaan pembangunan secara keseluruhan," kata dia mempertanyakan.

INDEF pun menduga, BPS tidak menyampaikan informasi kepada publik soal indeks kemiskinan karena terjadi peningkatan.

"Ini kan tidak benar, INDEF menuntut agar BPS segera mempublikasikan hasil survei ekonomi nasional kepada publik supaya kita ketahui bersama," ujar Fadhil.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja