Indonesia dan Malaysia Teken MoU Pendidikan dan Kepabeanan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Indonesia dan Malaysia menjalin kerja sama di bidang pendidikan dan Ekonomi, dalam kunjungann pertama ke luar negeri yang dilakukan Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob.

Presiden Joko Widodo menyambut kunjungan resmi PM negara tetangga itu di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada hari Rabu (10/11). Ini kunjungan resmi pertama PM Ismail Sabri sejak ia dilantik pada 21 Agustus 2021 lalu.

Dalam pertemuan kedua pemimpin, Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim.

Sementara itu, delegasi Malaysia yang hadir ialah Menteri Luar Negeri, Saifuddin Abdullah, Menteri Keuangan, Zafrul Tengku Abdul Aziz, Anggota Parlemen, Tajuddin Abdul Rahman, dan Deputi Sekretaris Jenderal, Amran Mohammed Zin.

Jokowi dan PM Ismail Sabri melakukan perbincangan di veranda Istana Bogor dan dilanjutkan dengan menyaksikan pertukaran dua Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua negara yang sebelumnya telah ditandatangani.

Pertama, MoU tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan yang ditandatangai oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI dengan Menteri Luar Negeri Malaysia; dan yang kedua, MoU tentang Kerja Sama dan Bantuan Administrasi Timbal Balik di Bidang Kepabeanan yang ditandatangai oleh Menteri Keuangan RI dan Menteri Keuangan Malaysia.

Dalam pernyataan pers bersama, Jokowi mengatakan merasa terhormat atas kunjungan luar negeri pertama Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob. “Sebagai negara tetangga dekat dan bangsa serumpun kita harus memperkuat kerja sama berdasarkan prinsip yang saling menghormati dan saling menguntungkan.”

Sementara itu, PM Ismail Sabri juga menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih karena kesediaan Presiden Joko Widodo menerima lawatan ke luar negeri pertamanya sejak menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia.

“Saya merasa sangat gembira dengan sambutan begitu mesra yang diberikan oleh Bapak Presiden dan pemerintah Indonesia kepada saya dan delegasi dan aturan lawatan adalah cukup baik walaupun dalam suasana normal baru pandemi COVID-19,” ungkap PM Malaysia.

Perlindungan WNI di Malaysia

Dalam keterangan tambahan kepada Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa Presiden selalu menjadikan isu pelindungan WNI sebagai prioritas. Jokowi mendorong agar Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) perlindungan tenaga kerja domestik Indonesia dapat segera diselesaikan.

“Kemudian juga mengenai izin community learning center di Semenanjung (Malaysia) juga bisa diberikan izinnya sesuai prinsip hak pendidikan bagi semuanya,” lanjutnya.

Presiden Jokowi juga ingin agar kedua negara segera menyelesaikan negosiasi batas negara, baik batas darat maupun batas laut. Menurut Presiden, negosiasi terkait hal tersebut sudah cukup lama berlangsung. “Kita berharap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya masalah ini bisa segera diselesaikan,” katanya.

Kedua pemimpin juga membahas pemulihan ekonomi pasca pandemi. Jokowi menyambut baik kenaikan angka perdagangan sebanyak 49 persen pada Januari-Agustus 2021, dibandingkan periode yang sama tahun lalu. “Guna mendukung upaya pemulihan ekonomi, tadi kita juga sudah sepakat untuk dibuat Travel Corridor Arrangement (TCA) yang secara bertahap membukanya satu per satu,” jelasnya.

Presiden Joko Widodo dan PM Ismail Sabri juga membahas sejumlah isu kawasan, antara lain soal situasi di Myanmar dan Laut China Selatan.

Jaminan PM Ismail Sabri

Sementara itu, PM Ismail Sabri dalam keterangannya mengatakan bahwa pihaknya menjamin kesejahteraan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia akan dijaga sebaik mungkin.

Pihaknya melalui Kementerian Sumber Manusia (seperti Kementerian Tenaga Kerja di Indonesia) juga membuka layanan aduan secara langsung dari para TKI yang tidak puas dengan majikan mereka, seperti masalah keterlambatan gaji.

“Mereka dapat terus mengajukan pengaduan langsung ke Kementerian Sumber Manusia. Hal ini untuk memberikan perlindungan kepada karyawan yang mungkin disalahgunakan dengan masalah gaji dan hal-hal lain yang belum bisa mereka keluhkan kepada siapa pun,” kata PM Ismail Sabri.

Terkait penerapan koridor perjalanan antara kedua negara melalui Travel Corridor Arrangement (TCA), PM Malaysia telah bersepakat dengan Presiden untuk meminta menteri terkait melihat lebih detail mengenai hal tersebut.

“Insyaallah jika dipercepat untuk detailnya, sebelumnya kita sudah sepakat akan membuat pernyataan bersama untuk mengumumkan pembukaan perbatasan antara Malaysia dan Indonesia,” tambahnya.

Editor : Sabar Subekti