Internet dan Pematangan Demokrasi

SATUHARAPAN.COM – 13 Oktober 2014 lalu, Presiden RI Joko Widodo mengadakan pertemuan istimewa dengan tamu istimewa, Mark Zuckerberg, founder sekaligus CEO Facebook. Inti pertemuan tersebut, tentu tak hanya cari sensasi, tetapi memiliki tujuan istimewa: memaksimalkan Facebook untuk menghubungkan pemerintah selaku pelayan publik dan masyarakat selaku bendara-nya. Selain itu juga dibicarakan tentang kebermanfaatan Facebook guna menggerakkan roda ekonomi mikro masyarakat.

Isi pertemuan presiden muda dan ceo muda ini patut diacungi jempol. Internet kini menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Dan salah satu website yang dikonsumsi adalah Facebook.com. Internet telah mengakar dalam masyakat, tetapi baru sekitar satu dekade terakhir, pemerintah ikut mencicipi kecanggihan fasilitas ini. Pemerintah dipaksa menjadi pelayan masyarakat yang gaul, yang tak gagap teknologi. Mulai dari kepemilikan akun fanpage sosial media hingga kepemilikan website khusus atas nama instansi pemerintah yang bersangkutan.

Ketika saya masih kuliah, penerapan teknologi internet oleh pemerintah dalam rangka perluasan akses informasi pelayanan publik yang efektif dan efisien dikenal dengan istilah e-government. E-government menjadi keniscayaan untuk dikembangkan seiring dengan besarnya konsumsi masyarakat akan internet. Namun, e-government tak lantas meniadakan pelayanan manual, terutama bagi masyarakat yang belum disambangi internet. Sayangnya, belum semua instansi pemerintah siap menerapkan konsep e-government. Hanya memiliki website resmi, tetapi content-nya tidak di-update tentu sia-sia saja, padahal kepemilikan website memerlukan biaya tersendiri.

Sebenarnya, keberadaan internet pun turut mendukung demokrasi. Kita melihat euforia masyarakat dalam mencermati kegiatan pemerintah seperti digerakkan terlebih dahulu dari komunitas virtual. Pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah juga bergaung riuh di internet, disusul dengan gerakan langsung seperti penandatanganan petisi tertentu hingga aksi demonstrasi. Bagi saya, pemerintah ditelanjangi masyarakat melalui internet.

Kondisi ini bagus karena pemerintah selalu diawasi masyarakat, sehingga seharusnya memunculkan kesadaran untuk terus berbenah dalam memberikan kebijakan yang prorakyat. Tetapi, dari sisi masyarakat pun tak boleh semena-mena menghakimi pemerintah melalui media sosial. Apa lagi mereka yang sembarangan mengkritik tanpa dasar data yang bisa dipertanggungjawabkan.

Internet hendaknya menjadi mediator yang efektif, efisien dan juga adil bagi pemerintah dan masyarakat. Masyarakat bisa mengontrol kinerja pemerintah. Begitu pun pemerintah bisa memantau kebutuhan serta mengevaluasi kebijakan yang diterapkan di masyarakat. Sepanjang kita yang menjadi pengendali internet dan bukan sebaliknya, internet tetap sarana yang bagus untuk selalu dikembangkan. Semoga internet pun bisa menjadi alternatif cara pematangan demokrasi kita.

Editor: ymindrasmoro

Email: inspirasi@satuharapan.com