Loading...
LAYANAN PUBLIK
Penulis: Elvis Sendouw 13:38 WIB | Senin, 29 September 2014

Jakarta Menuju Kota Bebas Banjir

Untuk mengatasi banjir yang selalu terjadi di Jakarta, Pemprov DKI bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum mulai melakukan normalisasi sungai Ciliwung. Normalisasi Ciliwung dilakukan Pemprov di sepanjang bantaran sungai Ciliwung dengan mengeruk dan melebarkan diameter sungai menjadi lebih lebar.(Foto: Elvis Sendouw)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jaya terus membongkar bangunan di bantaran sungai dan mengembalikan fungsi ekologis bantaran sungai itu sebagai bagian menjadikan Jakarta bebas banjir. 

Ratusan rumah dan bangunan warga yang telah bermukim berpuluh tahun di sepanjang bantaran sungai tersebut, di bongkar pemerintah demi menyukseskan program Jakarta Bebas Banjir. Contohnya di kawasan Jatinegara yang dilintasi Sungai Ciliwung dengan kelokan-kelokan tajam sungai besar itu. 

"Saat ini, sebagian bangunan di bantaran Sungai Ciliwung, Sunter, Grogol, dan sungai di Tanah Abang telah dibongkar. Warga akan dipindahkan ke rumah susun sewa pekerja," kata Koordinator Kali dan Waduk Dinas Pekerjaan Umum DKI Jaya, Heryanto, di Jakarta, Senin (29/9). 

Jika sungai ini tidak dinormalisasi, maka Jakarta akan terendam banjir, karena daya tampung sungai menampung air hujan dan aliran sungai dari hulu terbatas.

Selain itu, sungai dangkal ini mengakibatkan penumpukan air karena muara sungai di laut lebih tinggi dibanding kedalaman alur sungai.

Di empat titik, yaitu Sungai Ciliwung, Sunter, Grogol, dan sungai di Tanah Abang, 20 ekskavator dikerahkan untuk menyelesaikan pengerukan sungai yang ditargetkan selesai awal Oktober.

"Dalam percepatan pengerukan untuk memperdalam sungai, petugas terkendala bangunan ataupun rumah warga di bantaran sungai," ujarnya.

Ketua LSM Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi, secara terpisah, menyatakan, kebijakan pemerintah dalam merelokasi warga korban penertiban harus transparan agar proses pemindahan warga yang tergusur itu berjalan dengan baik.

"Selama ini, pemerintah tidak transparan dalam membongkar ratusan bangunan rumah warga, sehingga warga menolak untuk dipindahkan ke rusunawa yang telah disediakan pemerintah," katanya. (Ant)

Editor : Bayu Probo


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home