Kabinet Joko Widodo Harus Utamakan Kepentingan Rakyat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Penyusunan Kabinet Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus menggambarkan kepentingan rakyat. hal tersebut disampaikan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Indonesia Corruption Watch (ICW) di kantor KontraS Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (21/10).

Koordinator KontraS Haris Azhar mengatakan Joko Widodo harus memastikan agar kepentingan partai politik dan pengusaha tidak ada conflict on interest dengan jabatan yang akan diemban. Ada tiga hal yang harus dijalankan oleh Presiden Joko Widodo yaitu soal kemampuan, komitmen, dan keberanian.

Untuk itu Organisasi Masyarakat Sipil menyatakan sikapnya dengan melakukan pengumuman kabinet dengan memaksimalkan masa 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Kementerian Negara. Kemudian segera lakukan klarifikasi atas nama-nama yang dicalonkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman Republik Indonesia dan Direktorat Pajak.

Selanjutnya menindaklanjuti secara serius rekomendasi dari berbagi komisi dan institusi di atas dan memastikan agar tidak ada terjadi konflik kepentingan dari partai politik dan kalangan pelaku bisnis dengan jabatan di dalam kabinet. Dan terakhir meminta Joko Widodo untuk membuka ruang pelibatan dan partisipasi masyarakat atas nama-nama yang dicalonkan sebagai menteri.

Editor : Bayu Probo