Ketua PBNU: Ketimpangan Ekonomi Masih Diabaikan Pemerintah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah masih gagal  dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata di Tanah Air. Pernyataan pemerintah yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi telah berkembang sekitar 6,5% ternyata tidak serta merta dialami oleh masyarakat di pedesaan.

“Ada yang namanya dana KUR (Kredit Usaha rakyat) yang katanya dananya triliunan, sasarannya orang miskin dan pengusaha, tapi yang menikmati masih itu-itu saja,” katanya usai menandatangani kesepakatan bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan di bidang pembangunan ekonomi pedesaan di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (1/8).

Menurutnya, sumber-sumber ekonomi dan kekayaan bangsa ini masih dinikmati oleh orang-orang tertentu saja. Sikap ini jelas bertentangan dengan al-Qur’an yang menghendaki bahwa kekayaan yang ada di dalam pemerintahan tidak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya saja. Sebagai contoh, Rasullulah saat memimpin perang rampasan dimana hasilnya juga dibagikan kepada orang miskin dan anak yatim.

Kang Said menjelaskan pula surat at-Tin sebagai ayat yang menggambarkan tentang pangan (tin), energi (zaitun), dan konversi (turisinin). Ketiga unsur itu merupakan satu kesatuan yang berguna untuk menciptakan negara yang tentram (baladil amin).

Itulah sebabnya ia menyambut dengan sangat baik kerjasama dari lembaga pemerintah seperti BUMN ini dengan NU untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat Indonesia secara merata khususnya di daerah pedesaan. (nu.or.id)

Editor : Sabar Subekti