Komisi III DPR RI Nilai Sutarman Pantas Jadi Kapolri

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Sejumlah fraksi di Komisi III DPR RI mendukung sepenuhnya usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Karena itu diperkirakan tidak akan ada penolakan berarti terhadap Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim), Komisaris Jenderal (Komjen) Sutarman.

"Pak Sutarman satu-satunya yang dicalonkan oleh Presiden akan mulus tidak ada reaksi penolakan, senioritas tidak terlalu bermasalah dalam rekam jejak," kata anggota Komisi III Martin Hutabarat di Gedung DPR, Senin (30/9).

Menurut Martin, penggantian Kapolri dari Jenderal Timur Pradopo menjadi Sutarman tidak akan ada masalah berarti. Perhatian Martin lebih kepada rencana Sutarman membenahi dan mereformasi Polri di masyarakat. Itu terkait citra polisi yang negatif di mata masyarakat.

"Bagaimana (pula) dia menunjukkan kepolisian dengan institusi lain, Kejaksaan dan KPK. Dia harus membangun sinergi untuk institusi lain untuk memberantas korupsi," kata Martin

Martin meyakini Sutarman mampu dan bisa melaksanakan itu semua. "Saya kira kalau tidak memiliki prestasi tentu tidak akan dicalonkan oleh Presiden. Menkopolhukam dan Presiden SBY, jadi tahu betul polisi, dia mencalonkan penilaian sudah berlapis," kata Martin.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi III lainnya Bambang Soesatyo. Bambang mengatakan, pilihan Presiden terhadap calon Kapolri saat ini sudah tepat. "Kali ini pilihan Istana tepat, sisi kepangkatan, pendidikan, penugasan, jam terbang, sangat memadai," kata Bambang.

Menurut politikus Partai Golkar itu, Sutarman yang kini menjabat Kabareskrim Polri tak banyak punya catatan negatif, kecuali ada yang janggal dalam penanganan kasus politisi Partai Demokrat, Andi Nurpati, terkait dugaan kecurangan Pemilu.

"Itu pernah dibawa ke Komisi III dan II. ini meruncingkan hubungan Polri-MK. Kita mendengar informasi akurat, kalau AN (Andi Nurpati) tersangka dan dianulir, ini PR (pekerjaan rumah) Pak Tarman," kata Bambang.

Masalah Rekening Sutarman Sudah Tuntas

Soal rekening gendut para jenderal Polisi, Bambang menganggap dugaan rekening tak wajar yang dimiliki Komjen Sutarman sudah tuntas dan sudah ada klarifikasi soal itu dari yang bersangkutan. Kendati demikian Bambang menilai masih perlu ada ketegasan dari PPATK maupun KPK.

"Tapi tetap perlu penegasan PPATK dan KPK, apakah rekening Sutarman wajar atau ada kejanggalan. LHKPN dia kan tahun lalu sekitar Rp 4 miliar, sekarang Rp 5 miliar. Nah, peningkatan ini ada yang janggal atau tidak, yang punya kewenangan PPATK dan KPK untuk buka itu,"

Terkait anggapan sejumlah pihak bahwa prestasi Sutarman kurang menonjol, Bambang menyatakan Sutarman masih lebih unggul dibanding kandidat lain.

"Sutarman catatannya lebih baik dibanding catatan calon lain, lebih mending. Ini mengimbangi Panglima TNI yang angkatan 1981. Ini mungkin pertimbangan Presiden supaya panglima-panglima bisa jadi satu bahasa. Terutama mengamankan Pemilihan Umum Legislatif (pileg) dan Presiden (pilpres),"

Bambang berpesan, agar Sutarman harus bisa mengembalikan kepercayaan diri Polri yang sekarang berada di titik nadir akibat maraknya kasus penembakan, lalu penyerangan Polsek. "Tarman harus tegas dan ketegasannya diperlukan. Tarman harus buat polisi menjadi polisi rakyat bukan polisi Istana, dia harus netral juga dalam Pileg dan Pilpres," tegas Bambang.

Editor : Bayu Probo