Loading...
HAM
Penulis: Endang Saputra 17:42 WIB | Selasa, 29 November 2016

Komnas HAM Harap Aparat Jangan Kriminalisasi Aktivis Papua

Natalius Pigai (kiri) memberi keterangan didampingi oleh penylidik Nurjaman (kanan) terkait dengan kasus penyerangan dan perusakan rumah ibadah yang terjadi di Tanjungbalai pada akhir bulan Juli lalu. (Foto: Dok.satuharapan.com/Dedy Istanto)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Komisoner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai mengatakan menghadapi 1 Desember mendatang, aparat kepolisian tidak melakukan penangkapan dan tindakan kriminalisasi serta penyiksaan terhadap  aktivis dan rakyat Papua.

“Pihak aparat seminimal mungkin menghindari potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia ditengah Indonesia sedang meyakinkan dunia Internasional tentang prospek perdamaian di tanah papua,” kata Natalius melalui keterangan tertulis di Jakarta, hari Selasa (29/11).

Kasus Manokwari yang baru sebulan terjadi justru menjadi kontra produktif dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem hak asasi manusia di bumi Cenderawasih. Bahkan, Tim Pemantauan Komnas HAM merekomendasikan ke sidang paripurna Komnas HAM untuk memutuskan  melakukan penyelidikan pelanggaran HAM berat UU Nomor 26 Tahun 2000 di Manokwari.

“Dengan melihat eskalasi kasus pelanggaran HAM di Papua yang semakin memburuk ini menunjukkan Pemerintah Jokowi tidak memiliki itikat baik untuk menghentikan pelanggaran HAM di papua,” kata dia.

Pada saat ini, kata Natalius, ketika dunia semakin terbuka dan informasi dapat diakses dengan mudah  tentu saja berbagai peristiwa pelanggaran HAM di Papua akan diketahui dan disorot dengan mudah.

“Kami minta agar semua pihak baik kelompok yang merayakan maupun juga aparat keamanan tetap bergerak dalam koridor hak asasi manusia yaitu kebebasan ekspresi tentu dihormati semua pihak dan ketertiban rakyat juga tetap dijaga,” kata dia.

“Untuk itu Komnas HAM juga akan monitor perkembangan dan situasi menjelang dan saat tanggal 1 Desember 2016”.

Sebelumnya (23/11) Parlemen Nasional West Papua (PNWP) wilayah Lapago kepada Jubi.com mengatakan menolak ‘gerakan tambahan’ atau pemanfaatan ‘pihak ketiga’ dalam peringatan 1 Desember 2016 mendatang.

Menurut dia pihaknya tidak mau dibatasi dalam memperingati yang Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan West Papua. “Yang jelas kami tidak bisa dibatasi karena ini HUT Kemerdekaan.  Tetapi kami imbau yang selama ini ada isu mau kibarkan bendera dan lain-lain, itu tidak benar. Kalau ada yag sebarkan isu demikian itu berarti ada pihak ketiga yang bermain,” kata dia.

Dari Timika Ketua KNPB Agus Kossay mengonfirmasi perayaan 1 Desember di sekretariat KNPB Timika. “Sejauh ini berjalan lancar, kami sudah bertahukan aparat kemanan bahwa kegiatan kami dalam bentuk ibadah dan syukur di sekretariat saja,” kata dia.

Kossay melanjutkan bahwa KNPB sudah tegaskan tanggal 1 Desember tidak ada pengibaran bendera hanya ibadah dan syukuran, karena bendera itu sakral bagi bagsa Papua. Bila sudah berkibar maka harus selamanya,” kata dia.

Editor : Eben E. Siadari


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Edu Fair
Back to Home