Korut Harus Bertanggung Jawab atas Kejahatan Kemanusiaan
PYONGYANG, SATUHARAPAN.COM – Korea Utara (Korut) harus bertanggung jawab atas pembunuhan, penyiksaan, kerja paksa dan kejahatan lainnya terhadap orang-orang Kristen dan tahanan lainnya, demikian pernyataan aliansi global kelompok hak asasi manusia, Christian Solidarity Worldwide (CSW).
Menurut pemimpin CSW bagian Asia Timur, Benedict Rodgers di Christian Daily, hari Selasa (14/3) mendesak pemerintah Korut melakukan transparansi dan akuntabilitas terhadap kejahatan yang bernuansa hak asasi manusia.
CSW mengupayakan hal tersebut melalui lobi dan pembicaraan dengan sejumlah organisasi kemanusiaan berskala internasional yang tergabung dalam “International Coalition to Stop Crimes Against Humanity in North Korea” atau Koalisi Internasional untuk Penghentian Kejahatan Kemanusiaan di Korea Utara.
Sementara itu, organisasi lainnya “Group of Independent Experts on Accountability” atau kelompok ahli akuntabilitas independen menyerukan langkah-langkah konkret untuk mengekspos pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan rezim yang berkuasa di Korut saat ini, di sisi lain mendorong terbentuknya pengadilan ad hoc internasional.
Benedict Rogers mengatakan Korut adalah negara yang memiliki rezim paling menindas di dunia.
“Pada dasarnya, Korea Utara adalah rezim yang paling menindas di dunia. Hal ini adalah hal yang paling ditutup, negara yang terisolasi di dunia Ini adalah negara yang menerapkan rezim yang dituduh oleh Komisi Penyelidik kejahatan terhadap kemanusiaan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa)," kata Rogers.
“Mereka melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan antara lain penahanan 100.000 sampai 200.000 tahanan, yang dipenjara karena kejahatan politik, dan mereka melakukan penyiksaan, kerja paksa, penolakan perawatan medis, kekerasan seksual, dan dalam beberapa eksekusi kasus,” kata Rogers .
Selain pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang tidak kooperatif terkait dengan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rogers mengatakan blokade komunikasi yang terjadi di negara itu harus diakhiri. (christiandaily.com)
Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum
Bangladesh Minta Interpol Bantu Tangkap Mantan PM Sheikh Has...
DHAKA, SATUHARAPAN.COM-Sebuah pengadilan khusus di Bangladesh pada hari Selasa (12/11) meminta organ...