Lampung Perluas Pelibatan Perempuan dalam Pembangunan Daerah

BANDARLAMPUNG, SATUHARAPAN.COM - Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto meminta seluruh jajaran, termasuk pemerintah daerah dan pemangku kepentingan memberikan peluang lebih luas bagi perempuan untuk berkiprah dalam pembangunan daerah.

"Itu artinya kaum perempuan harus diberikan peluang yang lebih luas untuk berkiprah dalam pembangunan dan semakin berdaya. Semoga perempuan di Provinsi Lampung dan di seluruh Indonesia semakin berdaya dan semakin baik sehingga itu salah satu pilar dalam pembangunan nasional," kata dia di Bandarlampung, Senin (25/11).

Pada acara penandatanganan nota kesepahaman(MoU) Pelaksanaan dan Implementasi Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) seluruh jajaran pemerintahan kabupaten/kota, dia meminta semua pihak bekerja keras agar perempuan lebih berdaya dan lebih berimbang dengan laki – laki.

Menurut dia, MoU ini selaras dengan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang terus berupaya melakukan percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Fahrizal juga mengajak semua pihak menyatukan komitmen, koordinasi dan sinergitas dalam PUG dengan kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif.

Menurut dia, hal itu dilakukan dengan mengubah cara bergerak dan yang menggunakan pola-pola baru sehingga berbagai tugas pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik, dengan harapan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

"Hal ini dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai strategi guna memastikan semua kelompok masyarakat baik laki-laki, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya agar dapat terlibat dalam proses dan merasakan hasil pembangunan," kata Sekdaprov Fahrizal.

Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Muhammad Ihsan, mengatakan perlu melakukan fasilitas dan pendampingan pelaksanaan PUG di daerah.

Ia menilai untuk melihat atau mengukur kualitas kesejahteraan suatu bangsa dapat dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

"Dari aspek kesehatan meliputi umur dan harapan hidup, aspek pendidikan meliputi harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan aspek ekonomi meliputi pengeluaran perkapita yang disesuaikan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Theresia Sormin mengatakan tujuan kegiatan ini adalah untuk menetapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) terhadap kebutuhan.

Selain itu, untuk memberikan manfaat bagi perempuan dan laki-laki termasuk dalam menyusun strategi dalam isu-isu keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan di Lampung. (Ant)