Masyarakat Sipil Tanzania Desak Pemerintah Hormati Kebebasan

DAR ES SALAAM, SATUHARAPAN.COM – Organisasi masyarakat sipil Tanzania meluncurkan kampanye selama satu tahun, meminta pemerintah menghormati kebebasan bersekpresi dan berkumpul.

Diluncurkan pada Rabu (1/2), kampanye itu “ingin menjaga kebebasan berkumpul dan berekspresi,” menurut sebuah pernyataan dari Pusat Legal dan HAM Tanzania, salah satu dari delapan organisasi di balik langkah tersebut.

“Tanpa kebebasan berekspresi dan berkumpul, tidak akan ada perkembangan,” kata mereka mengenai kampanye yang melibatkan menggelar seminar, diskusi dan debat itu.

Sejak dilantik pada 2015, Presiden John Magufuli dituduh berkuasa secara otoriter dan mengesahkan undang-undang yang membatasi hak paling mendasar.

Salah satunya adalah Undang-Undang Layanan Media pada 2016, yang membatasi aktivitas jurnalis, blogger dan pengguna media sosial, yang saat ini digugat di pengadilan. Beberapa kelompok masyarakat sipil mengatakan hal tersebut merusak kebebasan berbicara dan kebebasan pers.

“Kami merekomendasikan agar undang-undang di atas ditinjau kembali dan direformasi untuk menjamin bahwa itu memenuhi standar konstitusI dan internasional,” kata mereka. (AFP/Ant)