Menlu RI Tegaskan Australia Hormati Papua di NKRI

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengatakan Australia menghormati kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk mengenai persoalan Papua di Tanah Air.

Menurut Retno, Australia menghormati kedaulatan Indonesia yang ditegaskan kembali dalam Traktat Lombok yang dibahas pada saat kunjungan Presiden Joko Widodo pekan lalu ke Negeri Kangguru itu.

“Iya itu (Papua) ada di Traktat Lombok mengenai penghormatan terhadap kedaulatan wilayah negara lain, saling menghormati, dan sebagainya itu semua prinsip ada di Traktat Lombok itu,” kata Retno kepada satuharapan.com, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari Kamis (2/3) sore.

Retno mengatakan bahwa Traktat Lombok adalah basis kesepakatan kedua negara untuk saling menghormati integritas negara lain.

“Agreement yang sudah diraih oleh kepala negara yang kita sebutkan Traktat Lombok,” katanya.

Sebelumnya dalam jumpa pers bersama dengan Presiden Joko Widodo di Sydney, Australia, PM Australia, Malcolm Turnbull berjanji akan mematuhi Traktat Lombok, yang merupakan kesepakatan Australia dan Indonesia terkait kedaulatan RI atas Papua.

"Dasar dari (hubungan Australia / Indonesia) adalah Traktat Lombok dan rasa hormat kami mutlak untuknya, mendukung, solidaritas dengan rakyat Indonesia atas integritas teritorialnya," kata Turnbull.

Traktat Lombok adalah perjanjian yang ditandatangani di Lombok pada tahun 2006 antara Menlu RI dan Menlu Australia, yang antara lain merupakan kesepakatan untuk menghormati kedaulatan Indonesia atas Papua. Pada bulan November 2007, DPR RI meratifikasi traktat itu, yang sebelumnya telah diratifikasi oleh parlemen Australia.

Pasal 2, ayat 2 Traktat Lombok menegaskan bahwa RI dan Australia akan saling menghormati dan mendukung kedaulatan, integritas teritorial, kesatuan bangsa dan kemerdekaan politik setiap pihak, serta tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing.  

Kendati media-media Indonesia tidak cukup banyak melaporkan hal ini, media di Australia justru mencatatnya dengan teliti dan menganggapnya sebagai sebuah keberhasilan Jokowi melakukan pukulan diplomatik terhadap Australia.

Hubungan Indonesia dan Australia sempat tegang Januari lalu, yang mengakibatkan penghentian kerjasama militer kedua negara karena adanya materi pelatihan militer yang dianggap melecehkan kedaulatan RI atas Papua.

Dalam jumpa pers yang diadakan di Kirribilli House pada hari Minggu (26/2), Turnbull memastikan bahwa kerjasama militer kedua negara akan dilanjutkan. Selain itu, sejumlah kesepakatan dagang pun telah tercapai, di antaranya tarif impor gula dari Australia akan diturunkan menjadi 5 persen, sedangkan sebagai imbalannya, Australia akan menurunkan tarif impor pestisida dari Indonesia.

"Presiden Widodo dan saya sepakat memulihkan secara penuh kerjasama pertahanan, kegiatan dan pertukaran pelatihan," kata Turnbull.

Dalam kesempatan tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh West Australia, Presiden Jokowi membenarkan pernyataan Turnbull. Namun, "Presiden Jokowi tidak bisa menolak untuk melancarkan pukulan atas sengketa diplomatik," tulis West Australia.

""Hubungan kuat dapat dibentuk ketika kedua negara saling menghormati integritas wilayah masing-masing, tidak turut campur dalam urusan dalam negeri masing-masing dan kemampuan untuk mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan," kata Jokowi dalam pidatonya.

The Australian menulis, pesan Indonesia kepada Australia dalam kunjungan Presiden Jokowi kali ini sangat jelas, yaitu jangan coba-coba mempermasalahkan klaim teritorial.

"Satu-satunya pernyataan publik Jokowi pada akhir pekan lalu secara tegas menekankan isu itu, dimulai dengan mengingatkan Canberra, bahwa insiden apa pun yang dipandang sebagai upaya Australia mempertanyakan kedaulatan Indonesia atas Papua, tidak akan ditoleransi," demikian The Australian.