Menlu Uni Eropa Setuju Jatuhkan Sanksi pada Elite Politik Lebanon

BRUSSELS, SATUHARAPAN.COM-Para menteri luar negeri Uni Eropa setuju untuk melanjutkan sanksi terhadap elite penguasa Lebanon atas krisis politik yang melanda negara itu, kata kepala kebijakan luar negeri blok itu.

Josep Borrell mengatakan top diplomat dari 27 negara memberi lampu hijau pada pertemuan di Brussels untuk menetapkan kerangka hukum untuk tindakan terhadap para pemimpin Lebanon yang telah mendorong negara mereka ke dalam keruntuhan ekonomi.

"Tujuannya adalah untuk menyelesaikan ini pada akhir bulan," kata Borrell.

Krisis politik telah meninggalkan negara itu tanpa pemerintahan yang berfungsi sejak yang terakhir mengundurkan diri setelah ledakan besar menewaskan puluhan dan menghancurkan petak Beirut pada Agustus 2020.

“Perekonomian meledak dan penderitaan rakyat Lebanon terus meningkat,” kata Borrell. “Mereka perlu memiliki pemerintah Lebanon untuk menghindari kehancuran negara, (yang) sepenuhnya mampu menerapkan reformasi dan melindungi rakyat negara ini.”

Lebanon terperosok ke dalam krisis yang oleh Bank Dunia disebut sebagai salah satu krisis ekonomi terburuk sejak tahun 1850-an, dan negara yang kekurangan uang itu berjuang untuk membeli bahan bakar acar cukup untuk listrik tetap menyala.

Krisis ekonomi telah membuat mata uang pound Lebanon kehilangan lebih dari 90 persen nilainya terhadap dolar di pasar gelap, dan membuat lebih dari separuh penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

Pada bulan April, Prancis memberlakukan sanksi dengan membatasi masuknya tokoh-tokoh Lebanon yang dikatakan bertanggung jawab atas krisis politik. (AFP)

Editor : Sabar Subekti