Menteri Susi: Nelayan Profesi yang Dijauhi Masyarakat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri  Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan nelayan telah menjadi profesi yang semakin lama semakin dijauhi masyarakat sehingga program kementeriannya bakal difokuskan tingkatkan kesejahteraan nelayan tradisional.

"Nelayan sudah jadi profesi yang dijauhi di masyarakat, karena identik dengan susah mencari uang, identik dengan kemiskinan," kata Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/2).

Menteri Susi mengingatkan bahwa visi dan misi pemerintahan terhadap sektor kemaritiman sangat besar, tidak hanya terkait transportasi laut dan hasil perikanan, tetapi juga terkait dengan kesejahteraan nelayan.

Menurut dia, berbagai program seperti larangan transshipment dan alat tangkap serta sejumlah pembatasan komoditas adalah untuk sumber daya berkelanjutan yang ujungnya meningkatkan kesejahteraan seluruh nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan mengemukakan, sejumlah pilar utama sektor perikanan di Indonesia selain keberlanjutan adalah kedaulatan terutama dalam perwujudan kedaulatan pangan.

"Intinya kita ingin kedaulatan menjadi tanggung jawab dan dijadikan hal yang sangat serius oleh aparat dan kita semua," katanya.

Komisi IV DPR RI mengharapkan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk fokus dalam mengangkat taraf kesejahteraan nelayan tradisional.

"Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan memprioritaskan realisasi program-program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan," kata Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo dalam Raker Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Kamis (12/2).

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Ono Surono mengingatkan, bila nelayan lokal dibatasi dengan peraturan yang ada dan tidak didorong untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang ada, maka kemiskinan nelayan yang masih tinggi tidak akan teratasi.

Untuk itu, Ono juga menginginkan agar fokus-fokus KKP dapat dikolaborasikan sehingga pemerintah juga mampu optimal dalam mengurangi angka kemiskinan nelayan tradisional.

Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak pemerintah segera membenahi tingkat nilai tukar nelayan (NTN), alat pengukuran tingkat kesejahteraan nelayan di Badan Pusat Statistik, yang dinilai masih fluktuatif.

"Kesejahteraan nelayan belum membaik, NTN masih sangat dinamis," kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik di Jakarta, Jumat (6/2).

Ia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik RI menunjukkan NTN pada Oktober hingga Desember 2014 terus mengalami penurunan.

"Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menutup NTN pada angka 106,66 di bulan Oktober 2014. Sedang pada awal Pemerintahan Jokowi-JK, angka NTN turun -2,26 menjadi 104,26 di November 2014. Lalu, kembali turun -1,24 di Desember 2014 menjadi hanya 102,97. Angka 102,97 telah menjadi NTN paling buruk sepanjang 2014," jelasnya.

Namun, lanjut Ketum KNTI, pada Januari 2015, mulai terjadi perbaikan NTN, yakni meningkat 2,44 dari bulan sebelumnya menjadi 105,48.(Ant)

Editor : Eben Ezer Siadari