Model Pendidikan Seminari dan Pesantren Cocok Diterapkan di Perbatasan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Fraksi PKB di MPR Lukman Edy mengatakan model pendidikan seminari atau pesantren cocok untuk diterapkan di wilayah perbatasan demi menumbuhkan nasionalisme masyarakat.

"Demi menumbuhkan nasionalisme masyarakat perbatasan, model-model seminari atau pasantren diterapkan di sekolah, baik dari SD hingga ke tingkat SMA,” kata Edy dalam Diskusi Pilar Negara ‘Nasionalisme di Perbatasan’ di Ruang Perpusatakaan MPR, Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/11).

Menurut dia, kondisi perbatasan Indonesia saat ini  masih lebih baik daripada negara tetangga. Namun, yang kerap menjadi masalah adalah ketika tingkat kesejahteraan di Indonesia lebih rendah dibanding negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia, seperti Malaysia.

Dia menyebut, tidak heran bila wilayah Indonesia yang ada di perbatasan direbut oleh Malaysia. Melihat  masyarakat di Indonesia yang tergiur dengan program perkebunan Malaysia sehingga rela menanggalkan rasa nasionalisme.

"Jangan heran suatu saat yang menggeser patok perbatasan itu bukan Malaysia lagi, tapi masyarakat kita sendiri. Karena begitu digeser patoknya, ia berkesempatan mendapat program perkebunan perbatasan dari Malaysia," ujar Edy.

Dari persoalan perbatasan itu, dia menyarankan lima langkah bisa diimplementasikan, yaitu kesejahteraan, pertahanan dan keamanan, serta infrakstruktur. "Tidak kalah penting, sekolah berasrama beserta para pengajar yang kompeten,” kata Politisi PKB itu.

“Menurut saya itu yang menjadi tuntunan masyarakat di perbatasan selama ini," dia menambahkan.

Jangan Referendum

Sementara Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana melihat dalam masalah pertahanan kedaulatan negara, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mulai mengeluarkan keberaniannya, salah satunya adalah mencegat pesawat asing yang melintas wilayah hukum RI tanpa izin.

"Negara lain adalah sahabat, tapi kalau sudah masalah kedaulatan tak segan untuk perang," ujar dia.

Hanya saja, lanjut Hikmahanto, Pemerintahan Jokowi-JK masih memiliki pekerjaan rumah, yakni terkait masalah ketegasan dalam memberantas kemungkinan pencurian kekayaan laut  secara terselubung serta perbatasan wilayah darat yang berpenghuni.

"Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi, perbaiki saja infrakstruktur di sana, kemudian bagaimana cara pemerintah pusat untuk memajukan ekonomi daerah di sana," tutur dia.

Selain itu, dia juga mengimbau pemerintah Indonesia agar bila terjadi konflik di perbatasan tidak melakukan referendum, tapi pemerintah harus menunjukkan niat untuk mengambil atau mempertahankan wilayah tersebut.

Editor : Eben Ezer Siadari