Neoliberalisme Ancam Keutuhan Bangsa

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Bicara liberalisasi dalam konteks di Indonesia, maka pikiran itu terbawa kepada isu-isu ekonomi tahun 1980an yaitu tentang paket liberalisasi Perbankan dan Liberalisasi Perdagangan. Dikenal dengan istilah PAKTO 88 (paket Oktober 1988) yang mana paket itu adalah aturan paling liberal sepanjang sejarah perbankan Indonesia.

Di era tersebut dengan hanya bermodalkan 10 miliar saja sudah dapat mendirikan bank baru. Pakto 1988 dianggap telah banyak mengubah kehidupan perbankan nasional. Sebelumnya telah diluncurkan Paket Juni (Pakjun 1983) dimana diberikan kemudahan bagi bank untuk menentukan sendiri suku bunga deposito dan dihapuskannya campur tangan Bank Indonesia terhadap bank dalam penyaluran kredit. Dan masih ada lagi paket-paket susulan, sampai akhirnya terjadi Likuidasi 16 BANK dan menyusul krisis ekonomi Indonesia yang dasyat pada tahun 1997/1998.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH), M. Hatta Taliwang dalam diskusi Pokja Petisi 50 dengan tema "Liberalisasi: Ancaman terhadap keutuhan bangsa, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial" di Gedung Ganesha, Jalan Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (25/11).

Hatta Taliwang menjelaskan, bahwa Indonesia telah masuk dalam cengkraman kapitalisme global neoliberalisme yang mana kemiskinan makin meluas, kesenjangan pendapatan meningkat, pengangguran bertambah, tanah dikuasai asing, sumber daya alam dikuras, lingkungan dirusak, solidaritas sosial kacau, nasionalisme kendor, moralitas rusak, dan hukum tidak berpihak pada keadilan. Inilah yang terjadi dalam skema penguasaan Indonesia oleh kapitalisme global.

Editor : Bayu Probo