Pakar Komunikasi Minta Pemerintah Saring Google dan Youtube

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pakar keamanan "cyber" dan komunikasi Pratama Persadha mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan penyaringan (filtering) terhadap isi (content) dari layanan Google dan Youtube di Indonesia serta menyesuaikan isi layanan tersebut dengan nilai dan budaya Nusantara.

Pratama dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta hari Rabu (8/6) menjelaskan bahwa upaya itu bisa dimulai dari pemblokiran terhadap isi-isi layanan yang bersifat negatif dan bertentangan dengan norma dan budaya di Indonesia, tanpa harus memblokir kedua layanan tersebut.  

"Tidak mungkin memblokir layanan Google dan Youtube di Indonesia. Bisa menimbulkan kekacauan karena banyak sekali pengguna kedua layanan itu," ujar dia.

Pernyataan tersebut dia sampaikan untuk menanggapi desakan dari beberapa pihak kepada pemerintah untuk menutup atau memblokir layanan Google dan Youtube di Indonesia karena isi layanan tersebut dinilai sarat dengan kekerasan dan pornografi.

Menurut Pratama, Google dan Youtube memiliki banyak manfaat positif sebagai media pembelajaran dan pendidikan yang berguna, khususnya bagi generasi muda. Selain itu, kedua layanan itu juga bisa digunakan sebagai media jual beli yang meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Memang tidak bisa dipungkiri jika ada konten-konten negatif di sana. Namun, hal itu kembali lagi kepada bagaimana kebijakan pengguna itu sendiri ketika mengakses internet. Apakah digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat atau tidak," kata dia.

Untuk itu, dia mendorong pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk lebih ketat melakukan "content filtering" atau penyaringan isi, informasi dan lainnya pada layanan Google dan Youtube.

"Karena konten-konten negatif ini tidak hanya kekerasan dan pornografi, tetapi lebih dari itu misalnya seperti `hate speech`, radikalisme, bersifat SARA, dan perjudian," ujar Pratama.

Dia juga berpendapat bahwa pemerintah perlu mendorong munculnya isi layanan dan informasi yang positif di internet, seperti video pembelajaran yang masih perlu ditingkatkan kuantitasnya.

"Selain itu, Google dan Youtube bukanlah media penyedia informasi atau "content provider", jadi sulit bagi mereka untuk mengawasi satu persatu isi yang ada di dalamnya," jelas dia. 

"Di sinilah peran serta masyarakat untuk ikut membantu pemerintah dengan melaporkan situs-situs yang berisi negatif. Dari laporan-laporan yang masuk kemudian akan diproses dan ditindaklanjuti sehingga konten dan situs itu akan terhapus dan terblokir," lanjut dia.

Terkait penggunaan internet secara sehat oleh anak dan remaja, Pratama mengatakan hal tersebut bisa dimulai dari lingkup keluarga, yaitu dengan pengawasan orang tua.

"Orangtua bisa memberikan edukasi penggunaan internet yang sehat kepada anak-anaknya dan tentang bahaya mengakses situs-situs yang berisi negatif. Penggunaan fitur dan aplikasi parental control bisa menjadi salah satu solusi," ujar dia. (Ant)