Papua Harus Miliki Peta Ketahanan Pangan

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM –  Setiap Pemerintah Kabupaten dan atau Kota (Pemkab/Pemkot) di Provinsi Papua diharap menyusun peta ketahanan pangan, karena minimnya anggaran peta ketahanan pangan saat ini baru dimiliki oleh tiga kabupaten yaitu Jayapura, Jayawijaya dan Mimika.

“Ketahanan dan kerawanan pangan bukan saja dipengaruhi beras, padi dan jagung, tetapi banyak sektor seperti listrik atau sarana dan prasarana transportasi ke wilayah tersebut," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluh Provinsi Papua Altikal L. Patulak, di Jayapura, Jumat (8/5).

Dia menjelaskan peta itu dapat dijadikan patokan bagi kebijakan pemerintah daerah. Dia menjelaskan penyusunan peta ketahanan pangan itu merupakan kerja sama antara pemprov dengan pemerintah pusat.

“Dalam mekanimse kerja sama tersebut, dana yang turun sifatnya bertahap sehingga baru tiga kabupaten yang menyusun peta ketahanan pangan,” dia menambahkan.

Dia menambahkan selain itu, status ketahanan pangan ini dibuat berdasarkan neraca bahan makanan yang disusun, di mana untuk sementara ini status ketahanan pangan di Papua masuk kategori cukup.  

Menurut bkp.pertanian.go.id, saat diluncurkan pertama kali pada 2009 oleh mantan Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono, Peta Ketahan Pangan dibuat dan dirumuskan dengan tujuan menekan jumlah penduduk rawan pangan.

“Dengan demikian, Indonesia telah mampu menunjukkan komitmennya kepada dunia untuk mengurangi kerawanan pangan, sebagaimana yang telah disepakati dalam Millennium Development Goals,” kata SBY.

SBY, kala itu menyebut peta ketahanan pangan dibuat agar pemerintah dapat lebih fokus dalam memprioritaskan sumber dayanya untuk menangani masalah pangan secara menyeluruh.  (Ant/bkp.pertanian.go.id)

Editor : Eben Ezer Siadari