Pemprov DKI Bahas Gerakan Nasional Non Tunai

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Bank Mandiri membahas Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dalam setiap kegiatan ekonomi di seluruh instansi pemerintahan.

“Membahas sama Bank Mandiri untuk Gerakan Nasional Non Tunai,” kata Basuki Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Jumat (12/9) di Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan kepada sejumlah pewarta seusai diskusi dengan direksi beberapa bank, dan dinas terkait yang bernaung di bawah Pemprov DKI tentang penerapan GNNT di Provinsi DKI Jakarta.

Basuki menjelaskan bahwa Pemprov DKI akan mencoba menjadi provinsi pelopor gerakan yang dimotori oleh Bank Indonesia tersebut, bahwa transaksi yang dimaksud adalah yang menyangkut pengadaan peralatan di setiap dinas dan instansi aparat pemerintah.

“Kita ingin agar potensi pajak daerah bisa maksimal terserap,” kata Basuki.

Basuki menambahkan bahwa GNNT dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan terkait keuangan pemerintahan sebuah daerah atau negara.

Basuki mengemukakan keuntungan GNNT yakni setiap transaksi keuangan akan langsung dimonitor Bank Indonesia dan Pusat Pencatatan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kalau transaksi tunai masih tinggi bisa berimplikasi negatif. Transaksi tunai tidak tercatat, akibatnya bisa digunakan untuk hal negatif,” Basuki menambahkan.

“Nanti ke depan mudah-mudahan Pemprov DKI dapat memotivasi daerah lain untuk menggalakkan transaksi secara non tunai," Basuki mengakhiri penjelasannya.

GNNT merupakan gerakan yang dicanangkan oleh Bank Indonesia pada (14/8/2014) guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan sarana pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi keuangan yang mudah, aman, dan efisien. Program GNNT didukung oleh pemerintah, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah daerah (pemda) serta asosiasi pemerintahan provinsi seluruh Indonesia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja